Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Anak Pulau di Makassar Bakal Dapat Beasiswa, Appi: Mulai 2027 Kita Pastikan

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin terus melakukan langkah nyata fikus memperkuat pembangunan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Hal ini, bagian dari komitmen yang telah dijanjikan saat kampanye, tujuanya agar masyarakat pulau dapat memperoleh akses layanan dasar dan fasilitas publik yang lebih setara dengan warga Kecamatan yang ada di daratan. Hal tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Pesta Rakyat dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (4/9/2026) malam. "Kunjungan kami malam ini, di wilayah kepulauan Sangkarrang untuk merasakan langsung kondisi yang setiap hari dihadapi masyarakat pulau," ujarnya. "Kami hadir bukan hanya membawa cerita, tapi ada program, ada falisitas dan ada visi pembangunan dan pemerataan pembangunan yang kami akan hadirkan di semua pulau di wilayah Kecamatan Sangkarrang," tambah Appi. Bidang pendidikan juga menjadi salah satu perhatian utama Pemkot Makassar. Appi menyebut sejumlah sekolah di wilayah kepulauan yang sebelumnya telah disurvei kini mulai memasuki tahap pembangunan. Sebagian di antaranya bahkan telah selesai, sementara beberapa lainnya masih dalam proses administrasi untuk memperoleh dukungan pembangunan. Tidak hanya infrastruktur pendidikan, pemerintah juga akan memperkuat akses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang berasal dari kepulauan. Mulai tahun depan, Appi menyampaikan rencana pemberian beasiswa bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Mulai tahun 2027 saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda untuk memastikan pemberian beasiswa kepada anak-anak pulau yang akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi," katanya. Kehadirannya ada bukti nyata kepedulian warga di Kepulauan. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mendengar laporan mengenai persoalan di kepulauan. Kondisi geografis dan keterbatasan akses harus dirasakan langsung agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai program nyata sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kepulauan. "Ini penting sekali untuk memastikan supaya kehidupan dan pendidikan saudara-saudara kita yang ada di pulau ini bisa juga ikut naik sama dengan saudara-saudara kita yang ada di daratan," ujarnya. Dari sisi fasilitas pemerintahan, Pemkot Makassar juga akan membangun kantor Lurah Barrang Lompo dan kantor lainya. Appi memastikan pembangunan kantor tersebut akan mulai masuk dalam penganggaran tahun depan. "Tahun depan (2027) sudah masuk dalam penganggaran kita untuk memastikan Kantor Lurah Barrang Lompo ini akan dibangun sesuai dengan peruntukannya," katanya. Dengan pembangunan tersebut, pelayanan pemerintahan diharapkan menjadi lebih representatif. Kantor lurah tidak lagi menggunakan rumah dinas sebagai tempat pelayanan. Pembangunan kantor lurah tersebut juga akan diupayakan berjalan bersamaan dengan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Pemkot Makassar juga akan melakukan pembenahan sejumlah ruas jalan di pulau-pulau serta lampu jalan. Appi meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk turun langsung melakukan survei terhadap sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan. "Perbaikan jalan ini dengan Dinas PU akan turun mensurvei di beberapa ruas jalan yang ada di pulau," ungkapnya. Selain jalan, pemerintah juga berupaya menghadirkan fasilitas dermaga yang memadai untuk menunjang mobilitas masyarakat. Appi menyebut penyediaan beberapa dermaga untuk kapal sandar menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus diperjuangkan. Namun, pembangunan dermaga tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kota sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi terkait. "Yang paling penting yang kami usahakan sekarang ini penyediaan beberapa dermaga untuk kapal sandar di beberapa pulau yang ada di Kecamatan Sangkarrang," katanya. "Walaupun ini tidak mudah karena kebijakannya tidak ada di pemerintah kota, tapi kami akan mencoba mengakses ke instansi terkait untuk memastikan kehadiran dermaga-dermaga yang ada di kumpulan Sangkarrang ini," lanjut Appi. Dijelaskan, untuk memudahkan mobilitas masyarakat, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan skema transportasi laut antar pulau. Appi mengatakan pemerintah akan meningkatkan layanan transportasi laut yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. "Insyaallah penambahan Pete-pete laut dan jam berputar kapal laut akan kita tingkatkan untuk memastikan sarana transportasi antar pulau ini bisa jalan dengan gratis," ungkapnya. Pemerintah, kata dia, masih mencari bentuk terbaik terkait rute dan pola operasional transportasi tersebut agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. "Kami akan memastikan ini menjadi sarana transportasi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat pulau sehingga dalam rangka mengakses kegiatan perjalanan sudah tidak ribet lagi," jelasnya. "Di pulau juga, kerjsama Pemkot lewat Dinas terkait, menghadirkan lampu penerang jalan di wilayah Kepulauan," lanjut mantan CEO PSM itu. Selain fasilitas sekolah, Pemkot Makassar juga akan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah yang masih kekurangan guru. Namun, Appi menekankan bahwa guru yang ditempatkan di wilayah kepulauan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan jumlah tenaga pengajar, tetapi juga memahami karakter masyarakat dan peserta didik di pulau. "Begitu pula dengan guru-guru untuk mencukupi kebutuhan pendidikan, beberapa masyarakat atau beberapa sekolah yang masih membutuhkan tambahan guru di pulau akan kita cukupi," katanya. Ia berharap guru yang bertugas di pulau dapat tinggal bersama masyarakat dan memahami kebutuhan anak didiknya. "Guru-guru yang ada di pulau adalah guru-guru yang mengerti dengan karakter orang-orang yang ada di pulau. Guru-guru yang ada di pulau adalah guru-guru yang mau tinggal bersama masyarakat yang ada di pulau," tegasnya. Selaku Wali Kota, Appi tidak menginginkan pola penugasan guru yang hanya datang sebentar kemudian meninggalkan wilayah tugas dalam waktu lama. "Guru yang tinggal bersama masyarakatnya, guru yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan murid-muridnya, guru yang mampu memberikan tambahan pelajaran dan nilai-nilai lainnya, yang mampu berkomunikasi dengan orang," katanya. Dalam kesempatan tersebut, mantan CEO PSM itu juga menyampaikan apresiasi kepada Camat Kepulauan Sangkarrang beserta seluruh jajaran, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat yang selama ini memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah. Dia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga seluruh program prioritas yang dirancang untuk wilayah kepulauan dapat berjalan maksimal. "Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat serta seluruh jajaran, ketua RT, ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat untuk terus memberikan support dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan prioritas yang akan diberikan," kata Appi. Menurutnya, seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, pemerataan pembangunan di Kepulauan Sangkarrang harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan tidak ada masyarakat yang merasa tertinggal hanya karena tinggal di wilayah kepulauan. "Berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bukan kepentingan pemerintah, tapi kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di Kepulauan Sangkarrang," tutup App. Diketahui, kehadiran Wali kota Appi di pulau, disambut hangat warga di Pulau tersebut. Didampingi Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Appi Bawa Kepala OPD Menyeberang ke Pulau Sangkarrang, Janji Percepat Pembangunan di Pulau

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kembali menyapa masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Didampingi Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Appi menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Komitmen tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Pesta Rakyat dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Pulau Barrang Lompo, Jumat (3/9/2026) malam. "Pembangunan di wilayah kepulauan, Kecamatan Sangkarrang tidak boleh berbeda dengan kawasan Kecamatan yang ada di daratan. Itulah sebabnya kami kesini, dengan jajaran SKPD, saya pastikan pembangunan prioritas," jelas Appi, disambut antusias warga yang hadir. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, harus memastikan masyarakat di pulau mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, air bersih, hingga transportasi. Munafri mengakui selama ini, masih terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah Kecamatan di daratan dan kepulauan, sehingga perlu segera dikejar. "Sehingga malam ini, saya bawa kepala Dinas menyeberang dari kota ke pulau mendengar apa menjadi aspirasi. Apa yang setiap dirasakan saudara-saudara kita yang hidup di pulau-pulau ini," kata Appi. Menurutnya, kunjungan langsung ke wilayah kepulauan menjadi penting agar pemerintah tidak hanya memahami kondisi masyarakat berdasarkan laporan, tetapi juga merasakan secara langsung tantangan yang dihadapi warga. "Ini sangat penting rasanya, tidak hanya mendengar cerita, tidak hanya tahu seperti apa kondisinya, hanya bisa membayangkan, tapi juga kita bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di pulau," ujarnya. Appi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir dirinya memang cukup intens mengunjungi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk memantau langsung perkembangan pembangunan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Ia melihat masih terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam proses pembangunan antara wilayah kota dan kepulauan. "Maka dari itu kami datang berkunjung ke Kepulauan Sangkarrang, memperhatikan proses pembangunan yang ada untuk memaksimalkan penyetaraan pembangunan yang ada di Kota Makassar ini," tuturnya. Karena itu, pemerintah kota kini menjadikan wilayah kepulauan sebagai salah satu fokus dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Appi menyebut berbagai program akan terus dihadirkan, baik melalui program Pemerintah Kota Makassar maupun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama nasional dan internasional. "Fokus kita hari ini memang menjangkau pulau-pulau ini dengan berbagai macam program yang kami bisa hadir di sini," terang Ketua IKA FH Unhas itu. "Selain program yang langsung datang dari pemerintah kota, juga ada beberapa kegiatan program yang hadir melalui kerja sama-kerja sama, baik kerja sama internasional maupun kerja sama nasional," tambah Appi . Dia berharap kolaborasi tersebut mampu membuka peluang lebih besar bagi masyarakat kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup sehingga dapat tumbuh sejajar dengan masyarakat yang berada di daratan. Appi mengatakan, setiap kali berkunjung ke Kepulauan Sangkarrang, dirinya akan mengecek secara langsung kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup infrastruktur, fasilitas pemerintahan, pendidikan, sumber daya manusia, air bersih, hingga sarana transportasi antarwilayah kepulauan. Appi juga memastikan penguatan sumber daya manusia di tingkat pemerintahan kecamatan menjadi perhatian. Oleh sebab itu, ia menjanjikan posisi-posisi pemerintahan yang masih kosong di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang akan segera diisi. "Insyaallah bulan depan seluruh posisi-posisi kosong di Kelurahan dan Kecamatan akan terisi di Kecamatan Sangkarrang untuk membantu mengakselerasi proses pembangunan yang harus cepat dikejar dari keterlambatan yang ada," katanya. Selain penguatan aparatur, pemerintah juga akan meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah ketersediaan air bersih. Appi menyebut Pemerintah Kota Makassar tengah menjajaki pemanfaatan teknologi penyulingan air bersih yang menggunakan panel surya. Teknologi tersebut, kata dia, mampu mengolah air sekaligus menghasilkan energi listrik dan memiliki kapasitas produksi air yang besar. "Saya melihat ada mesin penyulingan air bersih yang dengan menggunakan panel surya itu bisa menghasilkan listrik, bisa menghasilkan air bersih 250 liter per detik," ungkapnya. Ia akan mengupayakan agar teknologi tersebut dapat dibawa dan diterapkan di wilayah Kepulauan Sangkarrang. Pemerintah kota, lanjut Appi, akan membicarakan rencana tersebut secara lebih detail dengan pihak terkait, termasuk melakukan presentasi dan survei lokasi. "Kami akan coba untuk mengatur supaya saya bisa bawa ke semua pulau-pulau yang ada di Kecamatan Sangkarrang ini," terangnya. "Mudah-mudahan kami akan membicarakan ini lebih detail untuk mempresentasikan dan akan survei di wilayah ini," lanjut Appi. Ditambahkan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipastikan pemerintah untuk warga di Kepulauan. "Sehingga ketersediaan air bersih ini harus siap dan menjadi mandatory terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Sangkarrang," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Firman Pagarra Paparkan Transformasi Kota Sehat Makassar Lewat Urban Farming dan Super Apss Lontara+ di Sydney

SYDNEY — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kesempatan menjadi salah satu pembicara untuk berbagi pengalaman membangun kota yang sehat di tengah berbagai tantangan perkotaan. Dalam Forum Kota Sehat ke-11 yang digelar selama tiga hari dari tanggal 1-3 September 2026 di Kensington, Kampus University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia. Diwakili langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Dr. Firman Hamid Pagarra dan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah. Dalam forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah negara. Kota Makassar menjadi satu-satunya kota dari Pulau Sulawesi yang diundang. Karena dinilai memiliki pengalaman dan praktik yang relevan dalam pengembangan kota sehat oleh WHO. Di hadapan peserta forum, Firman memaparkan bagaimana Makassar berupaya membangun kota yang sehat di tengah tekanan urbanisasi, kepadatan penduduk, hingga perubahan iklim. Menurutnya, membangun kota sehat tidak cukup hanya berbicara mengenai rumah sakit dan layanan kesehatan. Namun, kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kota mengelola lingkungan, menyediakan pangan, menangani sampah, serta memastikan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara cepat. Salah satu praktik yang dibagikan adalah pengembangan urban farming sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan masyarakat. “Jadi Kota Makassar dipilih langsung oleh WHO sebagai kota sehat. Kota sehat yang kita bangun bukan hanya orangnya yang sehat, tetapi juga lingkungan yang sehat. Urban farming menjadi salah satu bagian dari upaya ketahanan pangan sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan dan sampah menuju Makassae zero waste,” ucapnya. Tak hanya itu, Makassar juga membawa satu inovasi yang menjadi kekuatan lain dalam membangun sistem pelayanan kesehatan publik, yakni digitalisasi layanan melalui super apps Lontara+. Firman menjelaskan, sebelum dilakukan integrasi, masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar memiliki aplikasi pelayanan sendiri. Jumlahnya mencapai sekitar 358 aplikasi. Kondisi tersebut kemudian diubah melalui integrasi berbagai layanan ke dalam satu super apps yakni Lontara+. "Nah, Konsepnya dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan," ungkapnya "Ketika masyarakat menyampaikan laporan ke Lontara+, lalu diteruskan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan tindak lanjut di lapangan. Teknologi harus membuat pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, bukan justru membuat pelayanan menjadi semakin rumit," lanjut Firman. Gagasan tersebut kata Firman, menjadi salah satu pesan penting yang dibawa Pemkot Makassar ke forum internasional tersebut. Di akhir paparannya, Firman menyampaikan visi besar Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif. Mimpi tersebut yakni memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses masyarakat dengan mudah, tepat, dan gratis, tanpa memandang usia maupun latar belakang. Mulai dari anak-anak hingga lansia, setiap warga diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan kota sehat di Makassar tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dalam satu ekosistem digitalisasi pelayanan publik. Forum Kota Sehat ke-11 di Sydney menjadi ruang bagi Makassar untuk menunjukkan bahwa inovasi kota tidak selalu lahir dari kota-kota besar dunia. Dari Makassar, berbagai praktik lokal terus dikembangkan untuk menjawab persoalan global. Bagaimana sebuah kota tumbuh, tetapi tetap sehat, tangguh, inklusif serta mampu memberikan pelayanan terbaik dan memiliki dampak (impactful) bagi warganya . (*)

Baca Selengkapnya

Umum

103 Ribu Pekerja Rentan Makassar Terlindungi, Direktur Pelayanan BPJS: Kebijakan Appi Kami Apresiasi

MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terus memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial). Program tersebut dijalankan Pemkot Makassar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok pekerja rentan. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Dimana, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, menilai komitmen Pemkot Makassar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan patut diapresiasi. Hal itu disampaikan Trisna saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (4/9/2026). "Kami apresiasi kebijakan Pemkot Makassar yang dijalankan Pak Wali Kota. Memastikan dan menyampaikan bahwa perlindungan yang sudah diberikan pemerintah kota melalui Pemkot Makassar, alhamdulillah, sangat kita apresiasi," ujar Trisna. Menurutnya, hingga saat ini terdapat sekitar 81.000 pekerja rentan yang telah mendapatkan perlindungan melalui program yang dijalankan Pemkot Makassar di tahun 2025. Dikatakan, jumlah tersebut kembali bertambah pada 2026 dengan tambahan sekitar 23.000 pekerja rentan, sehingga secara keseluruhan mencapai sekitar 103.000 pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari Pemkot Makassar. Trisna menjelaskan, perlindungan tersebut mencakup sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di antaranya Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). "Jadi ada dua program yang diikuti, bahkan sampai tiga program yang diikuti oleh pekerja rentan ini. Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua," jelasnya. Khusus JHT, kata Trisna, sifatnya opsional, peserta dapat memilih untuk mengikuti maupun tidak. Namun, Pemkot Makassar memilih memberikan perlindungan melalui tiga program tersebut kepada pekerja rentan yang menjadi peserta. "Untuk Jaminan Hari Tua itu adalah opsional. Boleh memilih dan boleh tidak. Artinya, pemerintah di Kota Makassar ini alhamdulillah memilih tiga program tersebut. Jadi terlindungi semuanya," katanya. Dalam audiensi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Wali Kota Munafri Arifuddin menyerahkan manfaat jaminan sosial kepada ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia. Total santunan dan beasiswa yang diserahkan mencapai Rp192,5 juta untuk dua orang anak ahli waris pekerja rentan di Kecamatan Manggala. Untuk ahli waris atas nama Irwan, pekerja rentan asal Kecamatan Manggala, diberikan manfaat Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta. Selain santunan JKM, dua orang anak ahli waris juga mendapatkan manfaat beasiswa dengan total sekitar Rp150,5 juta. Sementara itu, ahli waris atas nama Hendry, pekerja rentan asal Kecamatan Manggala, menerima manfaat Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp40.440. Penyerahan manfaat tersebut menjadi salah satu bentuk nyata perlindungan yang diberikan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Trisna menjelaskan, bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, anak ahli waris dapat memperoleh manfaat beasiswa pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manfaat tersebut tidak diberikan sekaligus, tetapi disalurkan secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikan anak. "Penerima manfaat atau ahli waris akan mendapatkan santunan beasiswa mulai dari sekolah SD sampai dengan perguruan tinggi," ungkapnya. Untuk jenjang pendidikan SD, manfaat beasiswa diberikan sebesar Rp1 juta. Kemudian ketika memasuki jenjang SMP, manfaat yang diterima sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, pada jenjang SMA, ahli waris mendapatkan manfaat beasiswa sebesar Rp3 juta, sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi diberikan sebesar Rp12 juta per tahun. "Polanya nanti ketika klaim tidak langsung sekaligus pemberian manfaatnya, akan tetapi berdasarkan jenjang pendidikannya," katanya. Trisna menambahkan, pihak juga bertemu dengan Wali Kota Makassar merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026. Pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa momentum pertemuan ini, menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkot Makassar dalam memastikan perlindungan bagi pekerja rentan tetap berjalan. "Apa yang kami jalankan lewat kebijakan adalah bentuk kebeberpihakan pemerintah Kota terhadap pekerja rentan menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Appi. Dijelaskan, melalui program Makassar Berjasa, Pemkot Makassar tidak hanya memberikan perlindungan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Tetapi juga memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan anak dari peserta yang menjadi penerima manfaat. "Dengan cakupan perlindungan bagi pekerja rentan, kami Pemkot Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong agar masyarakat pekerja yang berada dalam kondisi rentan dapat memperoleh perlindungan sosial secara lebih luas," tuturnya. "Program ini, kami harapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarga, sekaligus memastikan risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi akibat kecelakaan kerja maupun kematian," tambah dia. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Bunda Paud Resmikan Zivana Learning Hub, Perkuat Kompetensi Guru ABK Makassar

MAKASSAR, -- Sekolah diminta membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), tetapi kesiapan guru untuk mendampingi mereka belum sepenuhnya mengikuti tuntutan pendidikan inklusif di Makassar. Kondisi tersebut menjadi alasan penting hadirnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Zivana Learning Hub yang fokus meningkatkan kompetensi pendidik dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Zivana Learning Hub diresmikan langsung Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, di Jalan Prof Basalamah, eks Jalan Racing Centre, Kompleks Mustika Mulia Blok A4 Nomor 1, Makassar, Jumat, (4/9/2026). Melinda menilai kehadiran lembaga yang berfokus meningkatkan kompetensi pendidik anak berkebutuhan khusus menjadi langkah positif di tengah tuntutan sekolah untuk menerapkan pendidikan inklusif. “Sekolah-sekolah sekarang harus inklusif. Kebutuhan guru sebenarnya sangat besar, tetapi banyak sekolah yang belum siap mempersiapkan gurunya,” katanya. Menurut Melinda, mendidik anak berkebutuhan khusus membutuhkan ilmu dan keterampilan khusus yang berbeda dengan pola pengajaran biasa sehingga Zivana Learning Hub diharapkan dapat menutup kekosongan kebutuhan tenaga pendidik tersebut. “Karena itu, Zivana Learning Hub diharapkan dapat menutup kekosongan kebutuhan tenaga pendidik tersebut,” ucapnya. Kepala Yayasan Zivana Montessori, Adilah Wina Fitria, mengatakan keberhasilan anak juga sangat bergantung pada kesiapan lingkungan, terutama guru dan orang dewasa yang mendampingi mereka. Pelatihan yang diberikan Zivana Learning Hub tidak hanya menyasar guru, tetapi juga orang tua dan masyarakat, setelah lembaga tersebut menjalankan kegiatan selama tiga tahun terakhir dan baru dilegalkan sebagai lembaga kursus dan pelatihan tahun ini. “Dalam pelaksanaannya, kami akan menggelar pelatihan dengan peserta yang cukup besar. Untuk kegiatan workshop, jumlah peserta dapat mencapai sekitar 60 orang dalam satu kali pelatihan,” ucapnya. Melalui skema in-house training, pelatihan juga dapat dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil, sekitar 10 peserta, sehingga materi yang diberikan dapat dibuat lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kepala BBGTK Sulsel, Dr Arman Agung, menilai Zivana Learning Hub dapat menjadi mitra penting dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Ditemui LPSK, Munafri Minta Perlindungan Saksi di Makassar Lebih Optimal

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan perlindungan terhadap saksi dan korban melalui sinergi Pemerintah Kota Makassar bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi LPSK yang dipimpin Wakil Ketua LPSK, Mahyudin, di Balaikota Makassar, Kamis (3/09/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan Munafri untuk memperkuat koordinasi sekaligus membahas upaya perlindungan saksi dan korban di tingkat daerah. Munafri mengatakan, perlindungan saksi dan korban merupakan bagian penting dalam penanganan berbagai persoalan kekerasan yang terjadi di masyarakat, khususnya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan laporan. Salah satunya melalui kantor kelurahan yang akan ditindaklanjuti bersama Dinas Sosial. “Ini menjadi penanganan yang serius buat Pemkot Makassar. Ada beberapa yang memang menjadi perhatian kita di kasus kekerasan anak dan perempuan,” ujar Munafri. Secara khusus, Munafri menilai, penguatan perlindungan saksi sangat penting agar masyarakat tidak takut untuk berbicara dan melaporkan kasus yang dialaminya maupun yang diketahuinya. Sebab, kata Munafri, dalam sejumlah kasus saksi maupun korban kerap berada dalam situasi tertekan, termasuk karena ancaman atau intimidasi. Kondisi tersebut dapat membuat persoalan sulit terungkap secara utuh. Untuk itu, Munafri mendorong penguatan perlindungan saksi di Makassar. Baik itu dari regulasi maupun edukasi. Ia pun mengajak LPSK menghadirkan sosialisasi mengenai perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat bersama pihak LPSK terkait. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan sekaligus penanganan kasus. “Saya berharap bersama teman-teman di instansi terkait bisa kita sosialisasikan bersama,” ujarnya. Selain menjadi ruang edukasi, Munafri menyebut sosialisasi tersebut penting sebagai langkah preventif Pemerintah sekaligus memastikan masyarakat mengetahui hak dan akses perlindungan yang tersedia. “Penting sekali untuk kebutuhan masyarakat di Kota Makassar. Sosialisasi ini juga jadi tindakan preventif buat kami,” pungkasnya. Wakil Ketua LPSK, Mahyudin, menyambut baik koordinasi tersebut. Ia mengatakan, sinergi dengan pemerintah daerah sangat tepat untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan perlindungan saksi dan korban. “Memang kami tidak banyak program-program edukasi, namun itu bisa dilakukan dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. Lebih jauh, Ia menjelaskan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat bawah akan membantu memperpendek jarak layanan perlindungan, terutama ketika korban atau saksi membutuhkan penanganan secara cepat. “Dengan adanya kerja sama dengan Pemda, mata rantai yang cukup jauh itu bisa dipersingkat dan kemudian layanan-layanan seperti kesehatan bagi korban dan saksi bisa cepat didapatkan,” katanya Mahyudin pun mengapresiasi pertemuan tersebut menjadi awal yang baik untuk memperkuat kerja sama dalam menghadirkan perlindungan bagi saksi dan korban di Kota Makassar.(*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 2 345 6 Selanjutnya