Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Aliyah Mustika Ilham Hadiri Pelantikan IKA ISMEI Sulselbartra, Dorong Kolaborasi untuk Perkuat Ekonomi Sulawesi

MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) Sulselbartra periode 2025–2030.Pelantikan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan ini menjadi momentum bagi para alumni ekonomi untuk kembali memperkuat silaturahmi sekaligus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi di kawasan Sulawesi.Mengusung tema “Transformasi Ekonomi Sulawesi: Dari Komoditas ke Nilai Tambah,” kegiatan tersebut mengajak seluruh pihak melihat potensi ekonomi Sulawesi tidak sekadar dari besarnya komoditas yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya atas tema yang diangkat.Menurutnya, tema tersebut sangat dekat dengan tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini.“Sulawesi memiliki berbagai potensi ekonomi yang besar. Tantangan kita bukan hanya bagaimana menghasilkan komoditas sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana memastikan komoditas tersebut mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” ujar Aliyah Mustika Ilham saat menyampaikan sambutan wali kota Makassar.Ia berharap keberadaan IKA ISMEI Sulselbartra dapat menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan dari akademisi, birokrasi, dunia usaha, perbankan, industri, mahasiswa, hingga masyarakat.“Kita membutuhkan lebih banyak generasi muda yang tidak hanya mampu membaca peluang, tetapi juga berani menciptakan peluang,” tuturnya.Aliyah Mustika Ilham juga mengajak seluruh elemen untuk membangun ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.“Mari kita bergerak dari komoditas menuju nilai tambah. Dari potensi menuju produktivitas. Dari ide menuju inovasi. Dan dari kolaborasi menuju aksi nyata,” ujarnya.Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus IKA ISMEI Sulselbartra periode 2025–2030 yang telah dilantik.Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Prov Sulsel, Rachmatika Dewi, serta Bahtiar Sebayang, SE, dan Hasan Basri, SE selaku Koordinator Wilayah IKA ISMEI Sulselbartra. Sementara Aditya Putra Asnawing, S.Ak., MM dipercaya sebagai Ketua Panitia.Aliyah Mustika Ilham berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan terus menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.“Semoga semakin solid dalam membangun organisasi dan semakin luas kontribusinya bagi masyarakat,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

Umum

Pemkot Makassar Jajaki Teknologi Desalinasi Air Laut untuk Penuhi Kebutuhan Air Warga Pulau

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan inovasi penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat di wilayah kepulauan melalui teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya.Program yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ini menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih merata bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, khususnya warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air tawar.Melalui sistem desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO), air laut diolah menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum setelah melalui proses pemurnian dan memenuhi standar kualitas air minum.Rencana penerapan teknologi ini dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).Munafri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan keterbatasan air bersih yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah pulau."Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau," ujar Munafri, usai menyimak paparan dari pihak PT Prolink Intidata Nusantara.Teknologi tersebut dirancang menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga, sehingga dapat menjadi alternatif penyediaan air bersih yang lebih mandiri di wilayah kepulauan.Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat di pulau yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.Oleh sebab itu, Appi menegaskan bahwa Pemkot Makassar ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses air bersih dan air minum yang layak, sebagaimana masyarakat yang tinggal di daratan Kota Makassar."Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota," jelasnya.Munafri menjelaskan, wilayah Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, dengan enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni.Karena program ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemkot Makassar akan memprioritaskan penerapan teknologi tersebut di pulau-pulau yang memiliki penduduk.Langkah awal dilakukan melalui survei lapangan untuk melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kontur wilayah, serta kebutuhan air bersih masyarakat.Tim dijadwalkan meninjau sejumlah pulau pada Rabu (30/9/2026), yakni Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo.Survei tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan teknologi yang ditawarkan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi warga."Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki," ungkap Munafri.Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, penerapan teknologi tidak boleh hanya didasarkan pada kecanggihan alat, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi riil di lapangan.Karena itu, dalam pembahasan tersebut, Munafri turut melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memberikan masukan teknis."Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak," tuturnya.Lebih lanjut, Appinmengungkapkan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan tidak seragam, selama puluhan tahun.Beberapa pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan harus memanfaatkan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Bahkan, untuk kebutuhan tertentu, masyarakat di sejumlah pulau harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar."Kondisi ini, menjadi perhatian pemerintah Kota. Karena air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga," terang Appi.Ia mencontohkan, keterbatasan air bersih juga dapat memengaruhi pengembangan potensi wisata di wilayah kepulauan.Padahal, sejumlah pulau memiliki daya tarik yang dapat dikembangkan, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai.Menurutnya, ketersediaan air bersih harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan kepulauan, baik untuk memenuhi kebutuhan warga maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat."Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini," harpanya.Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar itu menjelaskan, teknologi desalinasi yang sedang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam.Teknologi tersebut sebelumnya menarik perhatian saat dirinya mengunjungi sebuah pameran di Jakarta tahu lalu.Dalam sistem yang dipaparkan, air laut diproses melalui teknologi RO untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar.Munafri menyebut, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sedangkan sisanya berupa air dengan kadar garam lebih tinggi.Dikatakan, air hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan yang diperlukan.Pemanfaatan hasil samping ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dari penerapan teknologi desalinasi di wilayah kepulauan."Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau," ungkapnya.Selain menjawab persoalan air bersih, penggunaan tenaga surya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rencana penerapan teknologi tersebut.Munafri mengatakan, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik.Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan bakar tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dari sisi biaya operasional dan distribusi energi ke wilayah kepulauan."Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri," tuturnya.Munafri berpandangan, pemanfaatan energi surya juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan dasar yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.Dengan dukungan energi mandiri, sistem pengolahan air diharapkan dapat beroperasi tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari genset."Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan," kata Appi.Terkait pembiayaan, Munafri menyebut Pemkot Makassar berencana mengupayakan program penyediaan air bersih tersebut masuk dalam anggaran pokok.Rencana penganggaran akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis penerapan teknologi.Bahkan, Pemkot Makassar akan terlebih dahulu memastikan lokasi penempatan alat, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air, hingga jumlah penduduk yang akan dilayani.Perhitungan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu beroperasi secara berkelanjutan.Bagi Munafri, inovasi ini bukan semata menghadirkan teknologi baru, melainkan bagian dari upaya memastikan masyarakat kepulauan memperoleh pelayanan dasar yang layak.Dengan menjajaki desalinasi air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berupaya menghadirkan solusi yang menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni ketersediaan air bersih dan kemandirian energi."Program ini, kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar," tukas Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Wali Kota Makassar Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi DPRD soal Perubahan APBD 2026

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).Munafri menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Makassar.“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri.Ia menjelaskan, Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran dilakukan agar program yang dijalankan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan.Di sisi pendapatan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.Sementara dari sisi belanja, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya.Munafri menekankan perubahan anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakatakan perubahan ini menjadi penajaman program pemerintah, melihat kesiapan pelaksanaan, serta memastikan anggaran digunakan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata.“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” jelasnya.Ia juga meminta agar pelaksanaan program dan anggaran terus dikawal bersama sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di penghujung tahun. Pemerintah Kota Makassar, katanya, akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.Munafri menegaskan, pembahasan perubahan APBD merupakan proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya pembahasan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.Menurutnya, Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” tambahnya.“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Ketua Dekranasda Makassar Hadiri Kriyanusa 2026, Bawa Karya Perajin Lokal ke Panggung Nasional*

JAKARTA — Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri pembukaan Kriyanusa 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (26/9/2026).Kehadiran Melinda menjadi bagian dari upaya Dekranasda Kota Makassar membuka ruang lebih luas bagi para perajin dan pelaku usaha kriya daerah untuk memperkenalkan karya mereka di tingkat nasional.Tahun ini, Kriyanusa mengangkat tema “Cipta Karya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” dengan menghadirkan 410 stan dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran yang digelar 26–30 September 2026 di JICC tersebut menempatkan Sumatra Selatan sebagai provinsi ikon.Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming yang mengajak masyarakat untuk lebih memilih dan menggunakan produk kriya lokal.Menurutnya, membeli karya perajin bukan hanya berkaitan dengan transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus menggerakkan perekonomian keluarga dan daerah.“Saya juga menilai Kriyanusa dapat menjadi ruang pertemuan antara tradisi, inovasi, dan akses pasar,” ucapnya.Karena itu, Ia mengatakan pengembangan produk kriya perlu terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus memiliki daya saing.Hal tersebut sejalan dengan pandangan Melinda Aksa yang melihat Kriyanusa sebagai ruang bagi Dekranasda Makassar untuk membangun jejaring, bertukar pengalaman, sekaligus melihat berbagai peluang pengembangan produk kriya agar semakin relevan dengan kebutuhan pasar.“Bagi Dekranasda Kota Makassar, kehadiran kami di Kriyanusa menjadi kesempatan untuk membawa karya perajin Makassar bertemu dengan pasar dan pengunjung dari berbagai daerah,” tuturnya.Komitmen Dekranasda Makassar ini dibuktikan juga dengan kehadiran booth Dekranasda Kota Makassar yang menampilkan sejumlah produk kriya dan kerajinan khas daerah.Beragam karya seperti kain tenun, baju bodo, sarung, tas Lagosi, aksesori, hingga produk berbahan alam ditata sebagai representasi kreativitas para perajin binaan Makassar.Tak hanya membawa produk jadi, Dekranasda Makassar juga menghadirkan langsung perajin eceng gondok untuk memperlihatkan proses pembuatan produk kriya kepada pengunjung.Kehadiran perajin secara langsung ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan proses kreatif sekaligus potensi pemanfaatan bahan alam menjadi produk bernilai guna.“Booth ini sekaligus menjadi ruang promosi untuk memperkenalkan karakter kriya Makassar kepada pengunjung Kriyanusa,” sebutnya.Melinda mengatakan, partisipasi Makassar dalam Kriyanusa menjadi bagian dari keseriusan Dekranasda untuk terus mendorong perajin daerah agar tidak hanya menghasilkan karya yang bernilai budaya, tetapi juga mampu berkembang mengikuti kebutuhan pasar.Melalui ajang seperti Kriyanusa, karya-karya perajin Makassar diharapkan semakin dikenal, sekaligus membuka lebih banyak peluang kolaborasi, promosi, dan pengembangan usaha bagi pelaku kriya di daerah.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Konsep RTH Sepanjang Pedestrian Jalan Kajaolalido-Thamrin, Pemkot Siapkan Pohon "Natif" Lokal Sulawesi

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, tak ingin revitalisasi pedestrian Kajaolalido-Thamrin hanya berorientasi pada pembangunan fisik.Penataan kawasan ini juga memperhatikan keberadaan pepohonan sebagai bagian penting dari ekosistem kota.Karena itu, Pemkot Makassar lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melibatkan ahli arborist untuk memastikan setiap pohon yang berada di area proyek mendapat penanganan dan perawatan sesuai kondisi serta karakteristiknya.Dalam proyek tersebut, tim ahli arborikultur turut dilibatkan untuk memberikan kajian terhadap kondisi pohon, sistem perakaran, ruang tumbuh, hingga potensi konflik antara vegetasi dengan infrastruktur dan utilitas yang berada di kawasan pedestrian.Ahli arborikultur sekaligus praktisi arsitektur lanskap, Rully Wijaya, mengatakan penanganan vegetasi dilakukan berdasarkan kondisi dan karakter pohon serta kesesuaiannya dengan ruang tumbuh yang tersedia.Menurut Rully, persoalan yang ditemukan bukan semata-mata karena jenis pohonnya, melainkan karakter sistem perakaran yang menjadi persoalan ketika pohon tumbuh di kawasan dengan kepadatan infrastruktur dan utilitas cukup tinggi."Ketapang kencana itu pohon yang akarnya ekspansif. Jadi sebenarnya pohonnya tidak salah karena itu merupakan karakter pertumbuhannya," ujarnya, Jumat (25/9/2026), menanggapi adanya pedestrian percontohan dengan konsep RTH."Jadi, persoalannya adalah mengapa pohon tersebut dulu ditanam di lokasi yang memiliki banyak infrastruktur dan utilitas," tambah Rully.Revitalisasi pedestrian di kawasan Kajaolalido-Thamrin tidak hanya menyasar pembenahan jalur pejalan kaki, tetapi juga penataan berbagai aset utilitas yang berada di sepanjang area pekerjaan.Proyek yang mencakup pedestrian Kajaolalido sepanjang 427,9 meter dan Thamrin sepanjang 225 meter tersebut turut menata sejumlah tiang utilitas, mulai dari tiang listrik eksisting, tiang trafo, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga tiang jaringan fiber optik.Dalam proses penataan kawasan, keberadaan pepohonan juga menjadi perhatian. Tercatat terdapat sejumlah pohon yang masuk dalam area pekerjaan, terdiri dari 80 pohon ketapang, sembilan pohon mahoni berukuran besar, serta dua pohon berukuran kecil.Penanganan vegetasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian desain dan pekerjaan konstruksi di lapangan.Sementara itu, dari 62 tiang fiber optik yang berada di area pekerjaan, direncanakan dilakukan penataan dengan mengonsolidasikannya menjadi 17 tiang induk.Ia merespon positif solusi dari Pemkot Makassar menyiapkan ratusan pohon endemik ditanaman di ruas jalan tersebut.Rully menjelaskan, karakter akar yang ekspansif dapat menimbulkan konflik dengan pedestrian maupun infrastruktur lain ketika ruang tumbuh akar terbatas.Karena itu, menurutnya, pemotongan akar bukan menjadi solusi jangka panjang. Sehingga ia menawarkan konsep dalam pembangunan pedestrian."Kalau akarnya kita potong, kemudian trotoarnya kita perbaiki, dalam waktu tertentu akar itu akan tumbuh lagi dan kembali membongkar trotoar. Sehingga butuh strategi," imbuh Rully.Dia mengatakan, penanganan vegetasi dalam proyek revitalisasi diarahkan pada penggantian pohon dengan spesies yang memiliki karakter sistem perakaran lebih sesuai untuk kawasan pedestrian.Pemilihan jenis pohon juga didorong untuk mempertimbangkan aspek adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat."Secara teknis, pohon itu harus dihilangkan, bukan sekadar dibuang, tetapi diganti dengan pohon lain yang akarnya lebih ramah. Sebisa mungkin kita memilih pohon asli atau pohon natif Sulawesi agar adaptasinya lebih cepat," katanya.Menurut Rully, pemilihan pohon pengganti tidak boleh hanya mempertimbangkan bentuk tajuk atau nilai estetika, tetapi juga karakter perakaran dan ruang tumbuh yang tersedia."Jenis pohonnya juga harus dipilih yang akarnya tidak agresif atau ekspansif. Dengan begitu, daya tahannya bisa lebih lama," jelasnya.Ia menilai, pendekatan tersebut penting agar persoalan yang sama tidak kembali muncul setelah pedestrian selesai dibangun.Rully menekankan, keberhasilan penanaman pohon di kawasan pedestrian tidak cukup hanya dengan menyediakan lubang tanam.Menurutnya, perencana harus memperhitungkan ruang tumbuh akar sejak tahap awal pembangunan."Yang dibutuhkan tanaman sebenarnya bukan sekadar lubang untuk menanam, tetapi ruang bagi akarnya untuk tumbuh. Kita sering tidak melihat bagian yang berada di bawah tanah," ungkapnya.Ia menjelaskan, akar membutuhkan air dan oksigen untuk dapat tumbuh dengan baik.Karena itu, desain pedestrian harus memungkinkan air dan udara tetap mencapai ruang tumbuh akar."Supaya pohon bisa tumbuh, tanah harus memiliki air dan oksigen. Kalau semuanya tertutup sehingga air dan oksigen tidak bisa masuk, akar akan mati," terangnya.Konsep tersebut, lanjut Rully, dapat diterapkan dengan menyediakan ruang tanah di bawah pedestrian serta menggunakan material perkerasan yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah."Walaupun trotoarnya tidak terlalu besar, bagian dalamnya dapat diisi tanah dan bagian atasnya menggunakan perkerasan yang memungkinkan air masuk, misalnya beton berpori," tuturnya."Dengan begitu, akar dapat tumbuh di dalam ruang tersebut dan tidak cepat muncul ke permukaan," lanjutnya.Selain mengidentifikasi konflik antara akar dan infrastruktur, tim arboris juga melakukan kajian terhadap pohon-pohon tua yang berada di sekitar kawasan pedestrian, khususnya jalur menuju kawasan Lapangan Karebosi.Menurut Rully, penanganan pohon tua pada lokasi tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda dengan pohon yang berkonflik dengan infrastruktur.Jika konflik akar dengan pedestrian lebih berkaitan dengan keberlanjutan fungsi infrastruktur, kondisi pohon tua memiliki dimensi keselamatan yang lebih besar karena berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan masyarakat.Di sisi lain, dekat Lapangan Karebosi dan seterusnya, ada jalur yang berisi pohon-pohon tua."Ini berbeda kasus, kalau yang tadi adalah konflik permanen antara pohon dengan infrastruktur dan utilitas," ujarnya.Karena itu, kajian terhadap pohon dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing vegetasi, termasuk potensi risiko terhadap lingkungan sekitar.Rully menegaskan, penataan vegetasi dalam revitalisasi pedestrian seharusnya menjadi bagian dari perencanaan kawasan secara menyeluruh.Dengan memperhitungkan jenis pohon, karakter akar, ruang tumbuh, kebutuhan air dan oksigen, serta hubungan vegetasi dengan infrastruktur.Keberadaan pohon di kawasan pedestrian diharapkan tetap dapat memberikan manfaat ekologis dan estetika tanpa menimbulkan persoalan baru terhadap fasilitas publik."Pendekatan ini, menjadi bagian dari upaya menghadirkan pedestrian yang tidak hanya nyaman bagi pejalan kaki, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan," tukasnya.Pada kesempatan ini, salah satu perwakilan Arborist yakni Faris menjelaskan, pohon yang nantinya ditanam sebagai pengganti akan dipilih dari jenis yang lebih adaptif, termasuk tanaman yang merupakan pohon natif Indonesia dan memiliki keterkaitan kuat dengan ekosistem maupun budaya Sulawesi.Menurutnya, penggantian sejumlah pohon, khususnya ketapang kencana di kawasan depan Karebosi, bukan semata-mata karena pohon tersebut berukuran besar."Persoalan utamanya adalah kondisi beberapa pohon dan potensi konflik sistem perakaran dengan infrastruktur serta jaringan utilitas yang berada di kawasan pedestrian," saran Faris.Dia menyebut terdapat pohon yang kondisinya sudah memiliki banyak rongga dan kemiringan sekitar 40 derajat.Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi membahayakan masyarakat yang beraktivitas dan berolahraga di sekitar kawasan Karebosi."Pohon tumbang itu tidak pernah bilang, tiba-tiba rubuh saja," ujar Faris saat menjelaskan pentingnya aspek keselamatan dalam penataan pohon.Ia menjelaskan, persoalan lain yang perlu diperhitungkan adalah karakter akar ketapang kencana yang dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan sumber air dan nutrisi dari sistem drainase.Jika ketapang kencana tetap dipertahankan dengan sistem drainase baru, menurutnya, akar pohon berpotensi tumbuh masuk ke jaringan tersebut.Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat menyebabkan drainase tersumbat dan meningkatkan biaya pemeliharaan maupun perbaikan infrastruktur."Permasalahannya adalah konflik antara akar ketapang kencana dengan infrastruktur dan utilitas yang ada," jelasnya.Karena itu, opsi yang didorong bukan menghilangkan fungsi penghijauan, melainkan mengganti jenis pohon dengan tanaman yang lebih sesuai dengan karakter kawasan.Faris menyebut sejumlah pohon natif Sulawesi yang dapat menjadi pilihan, salah satunya pohon bitti atau Vitex cofassus.Pohon ini memiliki nilai kultural yang kuat di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai salah satu jenis kayu yang digunakan dalam pembuatan kapal pinisi, termasuk untuk bagian utama kapal.Pilihan lainnya adalah padiasa atau Kleinhovia hospita, yang juga dikenal memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat. Selain itu, terdapat Elaeocarpus atau jenis pohon yang dikenal dengan nama jati tri/jelatri sebagai alternatif vegetasi.Menurut Faris, jenis-jenis tersebut memiliki karakter perakaran yang relatif lebih mudah dikendalikan. Pengendalian dapat dilakukan melalui penggunaan root barrier maupun pemangkasan akar secara berkala sehingga pertumbuhan akar tidak mengganggu drainase dan utilitas."Bukan pohonnya ditebang dan dihilangkan. Tetapi diganti dengan jenis pohon yang baru, yang kebetulan juga adalah pohon natif Sulawesi," katanya.Meski demikian, Faris menegaskan pemilihan jenis pohon nantinya tetap perlu dikoordinasikan dengan tim desain dan desainer lanskap.Jenis tanaman yang dipilih harus disesuaikan dengan konsep, bentuk, fungsi, serta kebutuhan kawasan pedestrian.Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah pilihan vegetasi lain yang dapat digunakan, termasuk beberapa jenis tanaman dengan karakter tajuk dan ukuran yang lebih sesuai untuk ruang perkotaan.Untuk pohon asam, Faris menyebut jenis tersebut juga dapat dipertimbangkan pada lokasi yang memiliki ruang lebih luas.Meski bukan tanaman asli Indonesia, pohon asam telah lama tumbuh dan digunakan di Indonesia serta memiliki manfaat ekologis."Kalau dipilih tanaman tersebut, pertumbuhannya tergantung kepada arah atau intensi desain yang akan dilakukan oleh para desainer," tutup Faris.Diketahui, hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dr. Helmy Budiman, memberikan gambaran umum terkait konsep tersebut. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Tak Mau Tunggu Maret, Munafri Genjot Tender Dini Proyek Strategis Mulai Januari 2027

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjelaskan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar.Hal itu, disampaikan Munafri alias Appi dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar.Dalam penyampaiannya, Munafri menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD tidak sekadar melakukan penyesuaian angka anggaran, tetapi diarahkan agar setiap program dan kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat," ujar Munafri.Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penggunaan anggaran daerah.Menurutnya, kerja sama kedua lembaga tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menghasilkan dampak nyata di tengah masyarakat."Untuk memastikan kegiatan ini bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran ini terkontrol dan diawasi dengan baik," tuturnya."Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik," tambah Appi.Wali Kota Makassar itu berharap, struktur anggaran yang disusun melalui perubahan APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Makassar."Supaya dampak yang dihasilkan dalam struktur anggaran ini punya impact langsung di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.Dalam nota keuangan yang disampaikan Munafri, Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal daerah selama tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun kebutuhan belanja.Menurutnya, penyesuaian tersebut tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan prioritas pembangunan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Secara umum, pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih."Angka ini, mengalami penurunan sekitar Rp128 miliar lebih atau 2,75 persen, dibandingkan target pendapatan pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih," jelasnya.Sementara itu, kata Appi belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar lebih atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,17 triliun lebih.Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sebesar Rp699,85 miliar lebih yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025."Dimana, pembiayaan netto pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar," terangnya.Tak hanyanitu, sebagai bentuk tranparansi, Appi mengungkapkan dari sisi pendapatan. PAD pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih.Dikatakan, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp57 miliar lebih atau 2,47 persen dibandingkan target PAD dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih.Sementara Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar lebih atau 5,80 persen dibandingkan target pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,365 triliun lebih.Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026.Kemudian, dari sisi belanja, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih, meningkat sekitar Rp146 miliar lebih atau 3,49 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,18 triliun lebih.Sedangkan, belanja Modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar lebih atau 5,68 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp975 miliar lebih.Belanja Tidak Terduga tetap dianggarkan sebesar Rp15 miliar. Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar."Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025," ungkap Munafri.Dia menjelaskan, Rancangan Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan Kota Makassar secara bertahap.Terdapat tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.Kedua, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.Ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.Keempat, mengembangkan pusat inovasi, seni budaya dan pariwisata. Kelima, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum.Keenam, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga."Ketujuh, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana," tegas Appi, menjelaskan poin tersebut.Munafri menambahakan, keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang harus diprioritaskan.Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah dan DPRD untuk tetap menghadirkan program yang memiliki manfaat bagi masyarakat."Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik," kata Munafri.Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan fiskal daerah sebagai bagian dari semangat kolaborasi dalam pembangunan Kota Makassar."Mari kita jadikan kebijakan fiskal daerah ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi dengan semangat gotong royong dalam membangun Makassar ke arah yang lebih baik," ajakanya.Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menjelaskan mengenai sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, termasuk rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi.Karena itu, Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan Karebosi dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya."Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan," kata Munafri.Selain Karebosi, pemerintah kota juga menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek yang telah memiliki perencanaan.Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak harus menunggu hingga memasuki triwulan pertama atau proses anggaran berjalan lebih jauh.Dengan tender dini, pekerjaan yang telah siap secara perencanaan diharapkan dapat dimulai lebih awal pada Januari 2027."Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan," jelasnya.Munafri menyebut sejumlah proyek strategis telah dipersiapkan untuk skema tersebut, termasuk proyek yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih panjang atau multiyears.Ia menegaskan, setelah proses penganggaran selesai, proyek-proyek yang telah memenuhi kesiapan perencanaan akan langsung didorong pelaksanaannya sejak awal tahun 2027."Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027," tegasnya.Munafri menegaskan, pembahasan Perubahan APBD selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci dan teknis bersama DPRD Kota Makassar.Dia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dalam semangat kolaborasi dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap berpihak pada kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.Munafri menutup penyampaian nota keuangan dengan menegaskan arah pembangunan Kota Makassar yang terus bergerak menuju kota yang lebih maju, inklusif dan berdaya saing."Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 13 141516 17 Selanjutnya