Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Dari Keluarga untuk Makassar Bebas Sampah 2029, Melinda Aksa Gerakkan Kader PKK Panakkukang

MAKASSAR — Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Tahun 2026 di Kecamatan Panakkukang, Selasa (18/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program, memperkuat koordinasi kader, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program PKK dari tingkat kelurahan hingga kecamatan agar berjalan lebih terarah dan berkesinambungan. Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa SMEP bukan sekadar agenda evaluasi administratif, tetapi menjadi ruang untuk melihat secara langsung perkembangan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat di lapangan. “SMEP ini bukan hanya tentang laporan, tetapi bagaimana kita memastikan program yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat,” ujar Melinda. Ia menyampaikan, sejumlah program prioritas TP PKK Kota Makassar pada 2026 terus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, hingga kepedulian terhadap lingkungan hidup. Menurut Melinda, seluruh program tersebut memiliki satu benang merah, yakni memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Melinda memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah yang menjadi salah satu prioritas Kota Makassar. Ia mengajak seluruh kader PKK menjadikan gerakan “Pilah Sampah dari Rumah” sebagai kebiasaan baru masyarakat. Perubahan tersebut dinilai harus dimulai dari keluarga, karena rumah tangga merupakan sumber awal dari sebagian besar sampah yang dihasilkan setiap hari. “Kalau kita ingin Makassar Bebas Sampah 2029, perubahan itu harus dimulai dari rumah. Kader PKK punya posisi yang sangat strategis untuk mengedukasi keluarga, mulai dari memilah sampah hingga memastikan sampah dikelola dengan benar,” tegasnya. Melinda menilai kader PKK memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak perubahan perilaku. Edukasi mengenai pemilahan sampah, menurutnya, tidak cukup dilakukan sesekali, tetapi harus menjadi gerakan yang terus dibangun melalui lingkungan keluarga dan komunitas. Ia juga mendorong kader untuk tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, gerakan pengelolaan sampah dapat tumbuh sebagai budaya bersama, bukan sekadar program pemerintah. Melinda menekankan pentingnya data yang akurat dalam pelaksanaan SMEP. Data dari kelurahan hingga kecamatan harus menjadi dasar untuk melihat capaian program, menemukan kendala, serta menentukan langkah tindak lanjut. “Data yang kita laporkan harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari sana kita bisa melihat mana yang sudah berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus kita lakukan bersama,” katanya. Selain penyelarasan data, SMEP juga menjadi momentum memperkuat kapasitas kader. Melinda berharap kader PKK terus meningkatkan kemampuan, kreativitas dan kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menilai keberhasilan program PKK tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kader menerjemahkan program menjadi kegiatan yang konkret dan mudah diterapkan di tengah masyarakat. Melalui SMEP 2026, Melinda berharap jajaran TP PKK di Kecamatan Panakkukang dapat semakin solid dalam menjalankan program dan membangun kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan serta berbagai unsur masyarakat. Ia mengajak seluruh kader menjadikan evaluasi sebagai proses untuk terus memperbaiki kualitas kerja dan memastikan setiap program memiliki dampak yang nyata. “PKK harus hadir dekat dengan masyarakat. Kita tidak hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan program itu menjawab kebutuhan keluarga dan memberikan perubahan yang nyata,” pungkas Melinda. Kegiatan SMEP 2026 di Kecamatan Panakkukang diharapkan menjadi salah satu langkah memperkuat gerakan PKK dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, sekaligus mempercepat implementasi program prioritas Kota Makassar, termasuk membangun kesadaran masyarakat menuju Makassar Bebas Sampah 2029. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Pengurus CIDES ICMI Sulsel, Tawarkan Kajian Berbasis Data untuk Perkuat Pembangunan Makassar

MAKASSAR — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar. Tujuan, dalam memberikan saran dan masukan memperkuat pembangunan Kota berbasis data dan kajian akademik. Hal tersebut, disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, termasuk penguatan kebijakan pemerintah Kota pada APBD dan pertumbuhan ekonomi, juga mampu menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat. Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan dukungan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti, kemudian hasil kebijakan tersebut kembali diukur untuk melihat dampak nyata yang dihasilkan. "Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur," ujarnya. "Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat," sambung Prof. Hamid. Ia menyebut, sedikitnya ada tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji dan dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar. Isu pertama yang menjadi perhatian adalah kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan hingga tingkat rumah tangga serta ketimpangan antarwilayah. " Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota," katanya. Menurut dia, kajian tersebut penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan tepat sasaran. Bukan hanya melihat angka kemiskinan secara agregat, CIDES akan mendorong kajian mengenai penyebab kemiskinan di tingkat mikro. Misalnya, apakah kemiskinan disebabkan rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, atau faktor lainnya. "Itu yang harus diketahui supaya kebijakan yang dibuat benar-benar tepat," jelasnya. Prof. Hamid juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial. Ia menilai, data yang kuat akan membantu pemerintah mengetahui apakah suatu program berhasil mengubah kondisi masyarakat atau justru masih menyisakan persoalan. "Karena itu, informasi yang baik sangat penting untuk melihat persoalan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih detail," ungkapnya. Isu kedua yang akan menjadi perhatian adalah dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap masyarakat. Prof. Hamid menegaskan, evaluasi pembangunan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan mengenai berapa besar anggaran yang dimiliki pemerintah. Disebutkan, yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. "Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat," imbuh dia. Karena itu, CIDES akan mendorong kajian untuk mengukur dampak belanja pemerintah terhadap masyarakat. "Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi," katanya. Isu ketiga yang ditawarkan CIDES adalah keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di Kota Makassar. Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pendidikan harus mampu mempersiapkan masyarakat menghadapi struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang berkembang di Makassar. Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar," jelasnya. Karena itu, CIDES akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan, termasuk menentukan kompetensi yang perlu diperkuat pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi. "Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa," tuturnya. "Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan," tambah dia. Selain tiga isu utama tersebut, pertemuan bersama Wali Kota Makassar juga membahas sejumlah persoalan pembangunan kota. Prof. Hamid menyebut, Munafri Arifuddin memberikan perhatian cukup serius terhadap agenda penataan Kota Makassar, termasuk pembenahan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion. Menurutnya, berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal. Karena itu, CIDES memandang peran akademisi bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan. "Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar," ungkapnya. Dia menilai, CIDES memiliki modal jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Makassar. "CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali," terangnya. Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat mulai bekerja dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, serta penyusunan policy brief. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. "Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil," harapnya. "Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan," lanjut Prof. Hamid. Ia menambahkan, kerja sama tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu agenda rapat kerja. CIDES berharap koordinasi dapat segera dibangun sehingga kajian untuk tiga isu prioritas bisa mulai berjalan. Untuk mendukung proses tersebut, CIDES membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Prof. Hamid menyebut, Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu focal point dalam proses koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan. "Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka," ujarnya. Dengan dukungan data tersebut, CIDES optimistis kajian dapat dilakukan secara lebih konkret dan menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung digunakan pemerintah. Prof. Hamid berharap sinergi antara akademisi dan Pemerintah Kota Makassar dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga terukur dampaknya. Dia menegaskan, pembangunan pada akhirnya harus dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat. "CIDES bisa menjadi mitra strategis, khususnya dalam mendukung desain kebijakan dalam bentuk evidence-based policy," ajakannya. Dia menambahkan, pemerintah Kota membutuhkan data yang kuat untuk memastikan setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas, sementara akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian, analisis dan evaluasi. Kolaborasi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Makassar menjawab berbagai persoalan pembangunan secara lebih tepat. "Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar," tutup dia. Sedangkan, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan mengedepankan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki CIDES ICMI Orwil Sulsel, khususnya dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah. "Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI," ujar Luhur. Ia mengatakan, kesesuaian pendekatan tersebut menjadi peluang untuk menerjemahkan komunikasi antara CIDES ICMI dan Pemerintah Kota Makassar ke dalam kegiatan yang lebih konkret. Menurutnya, kolaborasi nantinya dapat disinergikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan riset, inovasi, serta pengembangan pembangunan. "Saya kira akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret, tentu disambungkan dengan OPD-OPD yang terkait dengan riset, inovasi, serta pengembangan," katanya. Selain mendorong kebijakan berbasis data, Luhur menilai pembangunan daerah juga tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran. Dekan FISIPOL Unismuh Makassar itu menyebut, pendekatan teknokratik memang dibutuhkan untuk memastikan kebijakan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat. Namun, setiap program pemerintah juga perlu disertai persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Ia menyebut hal tersebut sebagai kebutuhan untuk membangun desain sosial dalam setiap program pembangunan. "Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program," jelasnya. Luhur mengatakan, keberadaan oragnisasinya yang memiliki latar belakang sumber daya manusia yang beragam menjadi salah satu kekuatan untuk melengkapi pendekatan pembangunan pemerintah. Menurutnya, pihaknya tidak hanya diisi oleh kalangan akademisi, tetapi juga terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Keragaman tersebut, kata dia, memungkinkan ICMI dan CIDES melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sisi akademik atau teknokrasi. Luhur menilai, kekuatan sumber daya yang beragam tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung sekaligus melengkapi berbagai pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, aktivis, jurnalis, dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, CIDES ICMI Sulsel siap mengambil bagian dalam memperkuat pembangunan Kota Makassar melalui riset, kajian, inovasi, serta pendekatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Luhur berharap sinergi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat dari sisi data dan kepakaran, tetapi juga memiliki penerimaan sosial yang baik di tengah masyarakat. "Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini," pungkasnya. Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel, Prof. Arismunandar, M.Pd. Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, serta Wakil Ketua ICMI Sulsel, Dr. Ir. Tahir Burhan. Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel, AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Temui Wali Kota Appi, BADKO HMI Sulsel Siap Kawal Pendidikan dan Perkuat "Pangadakkang"

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima jajaran pengurus Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan dan tantangan pendidikan di Kota Makassar, sekaligus membicarakan rencana kolaborasi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter siswa, hingga pengembangan kapasitas tenaga pendidik. Koordinator Steering kegiatan, Fadel Sofyan, mengatakan kedatangan BADKO HMI Sulsel salah satunya untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Konferensi Pendidikan yang akan menjadi ruang diskusi dan pengawalan terhadap arah kebijakan pendidikan di Kota Makassar. "Yang kami mau buat adalah Konferensi Pendidikan, kami mendukung program ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar," jelasnya. Menurut Fadel, konferensi tersebut tidak hanya akan membahas persoalan pendidikan dari sisi akademik dan kebijakan, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap pembentukan karakter peserta didik. "Tujuannya adalah mengawal arah pendidikan, fokusnya contoh di pangadakkang, yaitu adab, moral dan etika, atau pendidikan karakter murid sekolah yang harus diperhatikan," kata Fadel. Ia menjelaskan, pendidikan karakter menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya diukur melalui capaian akademik siswa, tetapi juga dari kemampuan sekolah membentuk peserta didik yang memiliki adab, etika, tanggung jawab dan karakter yang baik. Selain persoalan karakter siswa, BADKO HMI Sulsel juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kependidikan di Kota Makassar. Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar guru dan tenaga kependidikan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan serta menghadapi berbagai persoalan yang muncul di lingkungan sekolah. "Selain itu, ada permasalahan di tenaga kependidikan, seperti pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik," tuturnya. "Kami juga menyampaikan kesiapan untuk menjadi mitra konsultasi dan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah," sambung Fadel. Dalam kesempatan tersebut, Fadel turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan, Achi Soleman. Dia menilai terdapat sejumlah perkembangan positif dalam pengelolaan pendidikan di Kota Makassar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sejumlah langkah dan kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan patut diapresiasi, termasuk kerja sama dengan sekolah swasta dalam mengatasi persoalan keterbatasan rombongan belajar atau rombel. "Kami apresiasi kerja baik dan nyata. Kerja sama dengan sekolah swasta untuk mengatasi polemik kurangnya rombel, pembuktian transparansi SPMB yang terbukti tidak ada pungli," ungkapnya. "Pengelolaan APBD, prestasi siswa dan sekolah, penanganan kasus yang cepat dan sigap, serta banyak hal-hal mulia lainnya yang baik untuk dipertahankan," lanjut Fadel. Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan adanya upaya pembenahan tata kelola pendidikan yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Menurutnya, transparansi dalam proses penerimaan peserta didik, pengelolaan anggaran, peningkatan prestasi sekolah dan siswa. Juga respons cepat terhadap berbagai persoalan di lingkungan pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Fadel juga menilai capaian Dinas Pendidikan Makassar di tingkat nasional menjadi salah satu indikator positif dari upaya pembenahan tersebut. Salah satunya adalah Penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada Mei 2026. "Di tingkat nasional, seperti Penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI pada Mei 2026, menjadi bukti bagaimana Disdik mampu berakselerasi semakin baik," katanya. Fadel menegaskan, BADKO HMI Sulsel tidak ingin berbagai capaian positif tersebut berhenti begitu saja, perlu dikawal dengan baik. Karena itu, BADKO HMI menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal, menjaga sekaligus membersamai Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan, dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan ke depan. Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan peserta didik. "Tentu, kita tidak mau Dinas Pendidikan mengalami kemunduran lagi. Oleh karena itu, kami siap untuk mengawal, menjaga dan membersamai Dinas Pendidikan Kota Makassar," tegasnya. Dia mengatakan, rencana Konferensi Pendidikan menjadi salah satu bentuk konkret kontribusi HMI dalam memberikan ruang diskusi dan gagasan terhadap persoalan pendidikan di Kota Makassar. Fokus utama kegiatan tersebut nantinya diarahkan pada penguatan karakter siswa dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Menurut Fadel, nilai-nilai pangadakkang yang mencakup moral, etika dan adab harus kembali mendapatkan perhatian serius dalam proses pendidikan. " Fokus karakter siswa dan tenaga pendidik. Pangadakkang atau moral dan adab yang menjadi perhatian serius, menjadi tanggung jawab kita semua,” ucap Founder Makassar Youth Space (MYS) tersebut. Pertemuan dengan Wali Kota Makassar itu diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun ruang kolaborasi yang lebih luas antara Pemerintah Kota Makassar dan elemen mahasiswa dalam mengawal pembangunan sektor pendidikan. Selain menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu melahirkan gagasan baru untuk memperkuat pendidikan di Kota Makassar. "Ini, tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk generasi muda Makassar yang berkarakter, berintegritas," tukasnya. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan apresiasi kepada BADKO HMI dalam mengawal kebijakan dan program di dunia pendidikan. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Munafri-Aliyah Kenakan Pakaian Adat di Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81 Kota Makassar

MAKASSAR,- Balutan Pakaian Adat Bugis mewarnai upacara penurunan duplikat Bendera Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tingkat Kota Makassar. Upacara berlangsung di Lapangan Karebosi, Senin (17/8/2026) sore. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir mengenakan jas tutu berwarna biru dongker yang dipadukan dengan sarung sabbe corak labba, yakni sarung sutra khas Bugis dengan perpaduan warna biru, kuning, dan oranye. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, juga tampil mengenakan baju bodo Sederhana berwarna merah maroon, yang semakin memperkuat suasana kebangsaan dan keberagaman dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Pemandangan serupa terlihat dari jajaran keluarga besar Pemerintah Kota Makassar, hingga keluarga anggota Paskibraka yang turut hadir mengenakan beragam busana adat. Tidak hanya pakaian adat, kemeriahan upacara penurunan bendera juga ditandai dengan penampilan 70 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Makassar. Paskibraka menampilkan formasi barisan yang terinspirasi dari stupa Candi Borobudur. Formasi tersebut menjadi simbol kekuatan yang tidak selalu ditunjukkan melalui cara-cara keras, tetapi melalui ketenangan, kewibawaan, fokus, serta keanggunan dalam setiap gerakan. Pakaian adat dan formasi Paskibraka yang mengangkat simbol budaya Nusantara menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Makassar tidak hanya sebagai momentum penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tetapi juga sebagai perayaan keberagaman, persatuan, dan semangat bersama untuk membangun daerah dan bangsa. Munafri memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani latihan fisik dan mental dalam mempersiapkan tugas selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, penampilan para Paskibraka membutuhkan konsentrasi, kedisiplinan, dan kerja sama yang tinggi. “Apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Paskibraka beserta seluruh tim yang bekerja dengan sangat baik pada saat hari ini,” tuturnya. Bagi Munafri, kerja keras para Paskibraka tidak hanya terlihat dalam satu rangkaian upacara, tetapi merupakan proses pembentukan karakter generasi muda. Disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan kecintaan terhadap bangsa menjadi nilai penting yang diharapkan terus mereka bawa dalam kehidupan sehari-hari. Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang menilai momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan. Tetapi juga menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. “Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi tentang bagaimana kita meneruskan perjuangan itu melalui kerja nyata. Mari kita jaga persatuan, perkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Kota Makassar dan Indonesia. Semangat kemerdekaan harus terus hidup dalam setiap langkah dan pengabdian kita kepada masyarakat.” ujar(*).

Baca Selengkapnya

Umum

Semarak HUT ke-81 RI, 150 Pelajar SMP se-Kota Makassar Tampilkan Lagu Khas Nusantara

MAKASSAR — Sebanyak 150 pelajar SMP se-Kota Makassar turut ambil bagian dalam rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Tribun Lapangan Karebosi, Senin (17/8/2026). Kehadiran para pelajar tersebut turut memberikan warna dalam pelaksanaan upacara yang berlangsung khidmat. Mereka bersama-sama menampilkan lagu-lagu khas Nusantara sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI. Diantaranya Sajojo dari Papua, Tenggang-Tenggang Lopi dari Sulawesi Barat dan berbagai macam lagu khas nusantara. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Achi Soleman. Dia menyebutkan para pelajar yang terlibat berasal dari berbagai SMP di Kota Makassar. Mereke telah menjalani proses latihan dan pembinaan selama kurang lebih satu minggu sebelum tampil pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. “Kami sangat mengapresiasi keterlibatan anak-anak kita. Mereka berasal dari SMP se-Kota Makassar dan bersama-sama menampilkan lagu khas Nusantara. Kita berharap pembinaan anak-anak kita terus berlanjut,” ujarnya. Kata Achi, keterlibatan para pelajar dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan generasi muda, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam momentum nasional. "Jadi mereka latihan dan dibina ini seminggu sebelum hari H tampil pada pelaksanaan upacara hari ini," sebutnya. Achi pun berharap keikutsertaan ratusan pelajar menjadi bagian dari proses menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Nusantara, semangat kebersamaan serta rasa bangga sebagai generasi penerus bangsa. "Saya harap keterlibatan anak-anak kami ini generasi muda, semangat kemerdekaan dapat terus diwariskan dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat," tukasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Wali Kota-Ketua TP PKK Makassar Hadiri Upacara HUT ke-81 RI di Rujab Gubernur Sulsel

MAKASSAR,--Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihelat di halaman Rumah Jabatan (rujab) Gubernur Provinsi Sulsel, Senin (17/8/2026). Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memimpin langsung upacara sebagai inspektur. Seluruh rangkaian peringatan berlangsung dengan penuh penghormatan sebagai momentum mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merefleksikan kembali makna kemerdekaan. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel. Kehadiran Munafri dan Melinda dalam upacara tingkat Provinsi ini menjadi bagian dari momentum memperkuat kebersamaan serta sinergi antarpemerintah daerah dan unsur Forkopimda Sulsel dalam menjaga persatuan. Pada momen kemerdekaan ini, Munafri mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Tetapi harus dimaknai dengan kerja nyata melalui pembangunan dan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat. “Yang paling penting bagaimana kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Artinya, melaksanakan proses-proses pembangunan. Pemerintah terus harus berfungsi sebagai pelayan masyarakat, punya cita-cita untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Munafri. Menurutnya, semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam komitmen pemerintah untuk terus hadir memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat tersebut melalui kerja kolaboratif dan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.(*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 14 151617 Selanjutnya