Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Panin Expo 2026 Hadirkan Layanan Pemkot, Appi: Momentum Dekatkan Pemerintah dengan Masyarakat

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan PANIN EXPO 2026 yang digelar Bank Panin di Mal Ratu Indah, Jalan Dr Sam Ratulangi, Makassar, Kamis (20/8/2026). Menurut Munafri, kegiatan yang digelar sektor perbankan seperti Panin Expo memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat iklim investasi di Kota Makassar. "Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengapresiasi kegiatan Panin Expo ini," ucap Appi. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi Makassar yang terus menunjukkan tren positif perlu ditopang dengan kolaborasi seluruh sektor, termasuk dunia perbankan, pelaku usaha, dan pemerintah. "Terbukti hari ini kita melihat kegiatan yang dilaksanakan Bank Panin ini merupakan sebuah kegiatan yang memberikan kontribusi kepada Kota ini," tuturnya. Peria yang akrab disapa Appi itu mengatakan, kondisi perekonomian Makassar saat ini mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Karena itu, pemerintah kota bersama seluruh pemangku kepentingan harus terus menjaga momentum tersebut agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Berdasarkan data yang diterima pemerintah kota, pertumbuhan ekonomi Makassar pada tahun ini berada di angka 6,61 persen. Sementara inflasi mampu dijaga pada level 2,65 persen. " Di pemerintah kota saat ini, alhamdulillah tren yang kita lihat dari data yang diisyaratkan oleh BPS bahwa pertumbuhan Kota Makassar dari tahun ke tahun lumayan tumbuh," katanya. "Tahun ini pertumbuhan kita 6,61 persen dan alhamdulillah kita mampu menjaga inflasi dengan baik, kita di angka 2,65 persen," tambah dia. Selain pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, Munafri juga menyoroti perkembangan investasi di Kota Makassar. Ia menyebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan target investasi sepanjang 2026 sebesar Rp3,5 triliun. Hingga kuartal kedua, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp2,7 triliun atau setara 77 persen dari target tahunan. Capaian tersebut, kata Munafri, menjadi indikator bahwa iklim investasi di Kota Makassar masih berada dalam kondisi positif. "Target investasi tahun ini ada di angka Rp3,5 triliun dan sampai kuartal kedua ini kita sudah berada di angka Rp2,7 triliun," sebutnya. "Artinya, iklim investasi masih bagus dan harus kita jaga sehingga kami berharap di akhir tahun target investasi di Kota Makassar sebesar Rp3,5 triliun ini bisa terealisasi dengan baik," lanjut Appi. Namun demikian, Munafri menegaskan bahwa mempertahankan iklim investasi bukan pekerjaan yang dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para investor. " Untuk menjaga ini tentu bukan hal yang mudah. Pemerintah kota tidak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Sehingga iklim kolaborasi, iklim kerja sama harus kita jaga dengan baik," tegasnya. Menurutnya, kondusivitas daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan investasi dapat masuk dan berkembang di Makassar. Pemerintah kota, lanjut Munafri, akan terus berupaya menciptakan lingkungan yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pelaku usaha maupun investor. Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga perbankan seperti Bank Panin dinilai memiliki peran strategis. Tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan juga dapat menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai produk, layanan, pembiayaan, hingga literasi keuangan. "Bank Panin tidak pernah berhenti memberikan berbagai macam solusi keuangan yang ada di seluruh segmen yang ada di Kota Makassar," ujarnya. Appi juga melihat Panin Expo 2026 sebagai bagian dari ekosistem kolaborasi yang lebih luas. Menurutnya, kegiatan pameran tidak hanya berkaitan dengan produk utama yang ditawarkan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor pendukung lainnya. Kalau kita bicara tentang expo ini tentu kita akan bicara tentang dunia kolaborasi. "Ini semua merespons tentang bagaimana pertumbuhan yang bisa kita wujudkan secara bersama-sama," tutur Appi. Dia menilai posisi Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang Indonesia Timur memberikan peluang besar bagi perkembangan investasi. Makassar, kata dia, memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu tujuan utama investor dalam mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Sehingga posisi Makassar menjadi sangat strategis untuk nilai investasi atau tempat untuk berinvestasi di berbagai macam kegiatan, "Kita tahu hari ini Makassar menjadi salah satu sasaran para investor untuk melihat sebagai pusat atau tempat pintu gerbang Indonesia Timur," ungkapnya. Munafri mengungkapkan, kehadirannya dalam Panin Expo 2026 merupakan kali kedua setelah sebelumnya menghadiri kegiatan serupa pada tahun lalu. Ia berharap pelaksanaan tahun ini dapat berlangsung lebih sukses dengan tingkat transaksi yang lebih tinggi serta memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. "Kita berharap tahun ini pun acara Panin Expo ini bisa lebih sukses daripada tahun-tahun sebelumnya," harapnya. Selain mendorong transaksi ekonomi, Munafri berharap kegiatan seperti Panin Expo tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk melihat dan membeli produk yang ditawarkan. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap layanan perbankan dan berbagai instrumen keuangan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang semakin inklusif secara ekonomi. "Dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan dari hari ke hari ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat Makassar bisa hadir di kegiatan seperti ini," katanya. "Bukan hanya datang untuk melihat apa yang dipamerkan, tetapi bisa menambah literasi keuangan yang lebih baik, literasi keuangan yang lebih inklusif, untuk memastikan bahwa kita sebagai warga Makassar melek terhadap aturan-aturan keuangan dan literasi perbankan yang ada," lanjut Munafri. Dia menambahkan, pemerintah kota akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Makassar. Disebutkan, semakin kuat sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat, maka semakin besar pula peluang Makassar mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target investasi yang telah ditetapkan. Sehingga pada kesempatan hari ini di acara Panin Expo tahun 2026 ini pemerintah kota ikut berpartisipasi. "Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menghadiri atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan didatangi oleh begitu banyak pengunjung," pungkasnya. Panin Expo 2026 kembali digelar di Mal Ratu Indah, Jalan Dr Sam Ratulangi, Makassar, 20–23 Agustus 2026. Kegiatan tahunan Bank Panin tersebut menargetkan nilai transaksi di atas Rp75 miliar. Sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara sektor perbankan, pelaku usaha, dan Pemerintah Kota Makassar. Regional Manager KTI Bank Panin, Andi Hudli Huduri, mengatakan Panin Expo merupakan agenda yang secara konsisten digelar setiap tahun dan Makassar menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang rutin melaksanakan kegiatan tersebut. "Untuk tahun ini, event Panin Expo digelar tanggal 20 sampai 23 Agustus. Kita bersyukur karena ini adalah satu-satunya Panin Bank di Indonesia yang secara konsisten melaksanakan kegiatan ini setiap tahun," ujar Hudli. Menurutnya, pelaksanaan Panin Expo tidak terlepas dari dukungan berbagai mitra usaha, mulai dari developer, dealer, hingga sejumlah mitra lainnya. Khusus tahun ini, Panin Expo mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar. Andi Hudli menilai dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Khusus tahun ini, kita mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar," katanya. "Saya melihat komitmen dari Pak Wali Kota ingin membangun Kota Makassar ini jauh lebih baik ke depan. Beberapa hal yang telah dilakukan tentu harus kita apresiasi dengan memberikan support," sambung Hudli. Dia mengapresiasi keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar dalam kegiatan tersebut. Kehadiran OPD, menurutnya, menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui ruang yang ramai dikunjungi warga. "SKPD hadir di sini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan pelayanan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan saya harap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Makassar," ujarnya. Dalam Panin Expo 2026, Bank Panin menawarkan sejumlah program pembiayaan dengan bunga kompetitif. Salah satunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema jangka waktu dan angsuran tetap hingga 15 tahun. Selain KPR, sektor pembiayaan kendaraan juga menjadi salah satu program unggulan yang ditawarkan. Melalui KPM, masyarakat mendapatkan penawaran bunga khusus sebesar 1,58 persen selama gelaran expo. "Selama empat hari kita menawarkan suku bunga yang cukup kompetitif di KPR dengan jangka waktu dan angsuran tetap sampai dengan masa kredit, sampai 15 tahun," tuturnya. " Kemudian mobil juga KPM memberikan bunga khusus yaitu 1,58 persen," lanjutnya. Ia menyebutkan, berbagai penawaran tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat melakukan transaksi selama pameran berlangsung. Bank Panin menargetkan nilai transaksi Panin Expo tahun ini mencapai lebih dari Rp75 miliar. Target tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan transaksi selama empat hari pelaksanaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak transaksi setelah kegiatan berakhir. "Kami menargetkan di acara ini transaksi tentunya di atas Rp75 miliar untuk semuanya. Karena ini bukan hanya empat hari, tetapi efek setelah itu juga yang tentu kita harapkan," ungkapnya. Panin Expo 2026 juga melibatkan sejumlah perusahaan dan lembaga yang berada dalam ekosistem bisnis Bank Panin. Di antaranya kantor pusat KPR, Clipan Finance, Asuransi Multi Artha Guna, serta Panin Dai-ichi Life. Kehadiran berbagai mitra tersebut membuat Panin Expo tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat layanan terpadu atau one stop service bagi masyarakat. Masyarakat, lanjut Hudli dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai kredit, keuangan, hingga berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan perizinan. "Apapun itu, dalam bentuk apapun. Konsultasi mengenai kredit, konsultasi mengenai keuangan, konsultasi yang berhubungan dengan perizinan, semua ada di sini," tambahnya. Panin Expo tahun ini diikuti sekitar 27 tenant yang berasal dari berbagai sektor, selain transaksi dan layanan keuangan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai aktivitas hiburan dan kegiatan keluarga. Setiap hari, panitia menyiapkan berbagai lomba yang melibatkan anak-anak, orang tua, mitra usaha, hingga karyawan Bank Panin. Andi Hudli menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke lokasi expo sekaligus mendorong aktivitas transaksi di Mal Ratu Indah. Tidak hanya berorientasi pada transaksi ekonomi, Panin Expo 2026 juga membawa pesan lingkungan melalui pembagian 500 bibit pohon kepada masyarakat. Bibit yang disiapkan terdiri dari sejumlah jenis tanaman, antara lain ketapang kencana, palem, dan tabebuya. Pembagian dilakukan secara bertahap setiap hari agar bibit dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang hadir. "Kita siapkan 500 bibit pohon. Ada ketapang kencana, kemudian palem, tabebuya. Kita bagi secara bertahap, karena kalau langsung ditempatkan semuanya pasti habis dan yang lain tidak kebagian," jelasnya. Menurutnya, pembagian bibit tersebut bukan semata-mata untuk mengejar nilai materi, tetapi menjadi bentuk dukungan sektor swasta terhadap program pemerintah dalam memperluas ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Tak hanya itu, panin Expo 2026 juga menghadirkan sejumlah layanan publik dari organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar. Di antaranya layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, layanan OSS/perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga sosialisasi pemilahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). "Layanan Identitas Kependudukan Digital dari Disdukcapil, kemudian OSS perizinan dari PTSP. Kemudian setiap hari akan dilakukan sosialisasi pemilahan sampah," ungkapnya. Khusus untuk edukasi lingkungan, DLH diberikan ruang setiap hari selama pelaksanaan expo untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Andi Hudli mengakui bahwa membangun kebiasaan memilah sampah bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh pihak agar edukasi tersebut dapat berjalan secara konsisten. "Memang ini tidak mudah, tetapi ayo sama-sama kita bahu-membahu secara maksimal untuk mensosialisasikan. Saya berikan waktu di sini kepada DLH setiap hari untuk melakukan sosialisasi," katanya. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar juga hadir memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta informasi mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Dengan adanya Panin Expo tidak hanya menghadirkan produk perbankan dan pembiayaan, tetapi sekaligus menjadi ruang pertemuan antara masyarakat dengan berbagai layanan Pemerintah Kota," tutup Hudli. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Cegah Korupsi di Layanan Kesehatan, Munafri Minta Kepala Puskesmas Perkuat Integritas

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda birokrasi. Termasuk dalam mengelola anggaran dan memastikan seluruh program pemerintah serta pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola BLUD dan Pencegahan Pidana Korupsi di Puskesmas dan RSUD Kota Makassar Tahun 2026, yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (20/8/2026) malam. "Kegiatan ini sangat penting, tujuannya sebagai pembekalan, juga penguatan dalam hal pencehan dan pengambilan keputusan bekerja sesuai aturan hukum," ujar Munafri. Dalam kesempatan tersebut, Appi menilai kegiatan bimtek sangat penting, khususnya bagi para kepala puskesmas yang baru menjabat. Menurutnya, mereka membutuhkan pengetahuan yang detail mengenai tata kelola BLUD agar mampu menjadi benteng bagi dirinya sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. "Kita sadar dan tahu betul bahwa banyak di antara peserta adalah kepala puskesmas yang baru," katanya. "Tentu butuh knowledge yang penting, knowledge yang detail, untuk menjadi tameng dan benteng terhadap dirinya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi," tambah Appi. Dia menjelaskan, konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki dua hal penting yang harus berjalan beriringan, yakni fleksibilitas dan akuntabilitas. Fleksibilitas, kata Appi, dibutuhkan untuk mendukung pelayanan agar lebih cepat dan responsif. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus dibarengi dengan akuntabilitas karena menyangkut pengelolaan anggaran negara. BLUD ini punya semangat memberikan fleksibilitas dan menuntut akuntabilitas. " Kalau dari fleksibilitasnya, ini ke masalah pelayanan, relation, approach dan sebagainya. Lalu kalau kita ke akuntabilitas, ini yang lebih penting, karena dampaknya akan mengganggu sistem yang sudah terbangun dengan sangat baik," jelasnya. Ketua IKA FH Unhas itu mengingatkan, persoalan hukum yang melibatkan tenaga kesehatan maupun pejabat di lingkungan kesehatan kerap terjadi bukan semata karena adanya niat buruk. Tetapi juga dapat dipicu minimnya pemahaman terhadap aspek administrasi, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan keuangan Menurutnya, kepala puskesmas yang berlatar belakang dokter tidak cukup hanya memahami aspek medis. Mereka juga harus menguasai tata kelola pemerintahan karena memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana negara. "Bagaimana ceritanya seorang dokter kalau tidak dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni mengurusi masalah struktur bangunan dan sebagainya," katanya. "Serta mengurusi administrasi yang dengan begitu banyak tetek bengek yang terjadi, belum lagi harus berkonsentrasi di tugasnya sebagai seorang dokter" lanjutnya. Karena itu, Appi menyambut baik pelaksanaan bimtek tersebut sebagai langkah preventif untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas para pengelola fasilitas kesehatan. Politisi Golkar itu menegaskan, pencegahan korupsi bukan dilakukan dengan menghindari tanggung jawab atau takut mengambil keputusan, termasuk dalam menandatangani dokumen yang menjadi bagian dari tugas dan kewenangan. "Kalau kita tahu ilmunya, jalan dengan baik, jalan dengan aman, jalan dengan lancar," imbuh mantan CEO PSM itu. Selain soal integritas, Appi juga menyoroti penekankan kepemimpinan dan kedisiplinan kepala puskesmas dalam menjalankan tugas. Dia meminta para kepala puskesmas tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan yang menjadi teladan bagi seluruh jajaran. "Pekerjaan menjadi kepala puskesmas bukan pekerjaan nyambi. Ini pekerjaan yang sangat penting, vital, menyangkut kehidupan orang banyak, menyangkut kesehatan masyarakat," imbuh Appi. Appi bahkan mengaku masih menerima informasi mengenai adanya kepala puskesmas yang tidak menjalankan tugas secara maksimal. "Saya tidak mau mendengar lagi bahwa ada kepala puskesmas yang hanya datang, setelah itu pergi meninggalkan kantor, baru mau pulang baru datang lagi," ungkapnya. "Ini namanya tanggung jawab. Haknya diterima, tanggung jawabnya dijalankan dong," tambah Appi. Menurutnya, seorang ASN latar kesehatan harus mampu memahami persoalan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan hingga realisasi anggaran. Sebab, ketika serapan anggaran rendah atau pelaksanaan program tidak berjalan maksimal, pimpinan harus mampu menjelaskan penyebab sekaligus mengambil langkah penyelesaian. "Bagaimana serapan anggaran ini bisa dimaksimalkan? Bagaimana perencanaan bisa jalan dengan baik? Bagaimana eksekusi bisa berjalan dengan baik," ungkapnya. Karena itu, Appi meminta para kepala puskesmas terus meningkatkan kapasitas dan tidak berhenti belajar. "Harus mampu mengerti persoalan detail, karena yang Bapak/Ibu kelola adalah dana negara yang butuh pertanggungjawaban," pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mengatakan penguatan tata kelola BLUD menjadi kebutuhan penting seiring adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Menurutnya, fleksibilitas tersebut harus diikuti dengan pemahaman dan penerapan tata kelola yang baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan. " Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan optimalisasi pendapatan," katanya. "Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambah Nursaidah. Nursaidah menjelaskan, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman para pengelola BLUD terhadap regulasi pengelolaan keuangan, termasuk tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD dan Puskesmas. Selain itu, peserta didorong mampu menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta laporan keuangan secara lebih baik dan akuntabel. Sehingga lewat penguatan kapasitas ini penting agar seluruh proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai aturan. "Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya. Menurut Nursaidah, aspek pencegahan korupsi juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Para pengelola BLUD diberikan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Di antaranya gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang maupun potensi pelanggaran lainnya yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan. "Yang kita bangun bukan hanya kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga sistem pengendalian internal dan manajemen risiko," tuturnya. "Ini penting untuk memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan," lanjutnya. Dia menambahkan, penerapan manajemen risiko di lingkungan layanan kesehatan juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi persoalan sejak awal sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 97 peserta, terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, direktur dan pejabat keuangan BLUD RSUD, serta 47 kepala puskesmas beserta pejabat keuangan BLUD Puskesmas. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar berharap para peserta memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola BLUD. Sehingga fleksibilitas yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. "Harapannya, seluruh pengelola BLUD semakin memahami tugas dan kewenangannya. Fleksibilitas harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, sehingga pelayanan semakin baik dan pengelolaan keuangan tetap berada dalam koridor aturan," pungkas Nursaidah. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Munafri Buka Cooperative Expo 2026, Dorong Koperasi Bertransformasi dan Modern

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Makassar Cooperative Expo 2026, di Gedung Manunggal, Jumat (28/08/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka Semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun Tingkat Kota Makassar. Kegiatan yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang ini menjadi ruang kolaborasi bagi gerakan koperasi, pelaku UMKM, lembaga keuangan dan perbankan, BUMN, serta mitra swasta. Selama tiga hari, Makassar Cooperative Expo 2026 akan menjadi wadah promosi dan pemasaran produk lokal, fasilitasi akses permodalan, hingga edukasi bisnis bagi pelaku usaha. Selain itu, expo ini akan diisi dengan rangkaian Cooperative Showcase and Exhibition, konsultasi gratis, dan talkshow. Kegiatan akan ditutup dengan Jalan Sehat bersama Gerakan Koperasi se-Kota Makassar pada Minggu, 30 Agustus 2026. “Dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Makassar Cooperative Expo 2026 dalam rangka Semarak Hari Koperasi Nasional 2026 dengan resmi saya nyatakan dibuka,” kata Munafri. Usai membuka kegiatan, Munafri menjelaskan , peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas. “Koperasi ini diharapkan benar-benar kembali menjadi generator pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, karena sukses dan besarnya koperasi yang ada di wilayah merupakan bagian yang sangat penting dalam melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan,” ujarnya. Ia menekankan, koperasi saat ini dituntut untuk terus bertransformasi. Tidak lagi dikelola secara seadanya, melainkan harus tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Digitalisasi transaksi, perluasan akses pasar, serta tata kelola yang akuntabel menjadi kunci agar koperasi mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” tuturnya. Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyerahkan bantuan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sejumlah pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima. Ia berharap, dukungan akses permodalan yang diberikan dapat membantu pelaku UMKM dan pedagang untuk membangun serta mengembangkan usaha. Sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan aman dan nyaman. Munafri juga menegaskan Pemerintah Kota Makassar akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Namun, kegiatan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan serta penataan ruang kota. “Kota Makassar ini tidak pernah melarang orang berusaha, tidak pernah melarang orang untuk mencari hidup. Tetapi lakukanlah itu di tempat yang tidak melanggar aturan dan bukan tempat terlarang untuk berusaha,” tegasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Appi Beri Peringatan Keras ke OPD soal Serapan APBD: Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah. Memasuki evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, Munafri menilai capaian serapan anggaran masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah kota tidak hanya dituntut mengejar angka serapan, tetapi juga memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026), dihadiri jajaran SKPD dan para Camat. Dalam rapat tersebut, Appi meminta seluruh pimpinan OPD tidak menjadikan pola kerja tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan untuk mempertahankan ritme serapan anggaran yang sama. Ia menargetkan realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran nantinya. "Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda," tegas Munafri. Menurutnya, jika pola pelaksanaan anggaran masih menggunakan cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka hasil yang dicapai juga berpotensi tidak mengalami perubahan signifikan. "Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat," imbuh Appi. Orang nomor satu Kota Makassar itu, bahkan mengingatkan, idealnya memasuki Agustus, capaian serapan anggaran pemerintah kota sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen, namun faktanya masih di kisaran 40,96 persen. Appi menekankan, percepatan serapan anggaran bukan semata-mata untuk mengejar angka dalam laporan administrasi. Lebih jauh, anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di tengah masyarakat dan menghasilkan manfaat langsung. "Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat," katanya. Pemkot Makassar, lanjut Appi, nantinya juga akan mengukur seberapa besar belanja yang dikeluarkan pemerintah dibandingkan dengan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. "Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas," jelasnya. Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Appi itu mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah. Pertama, faktor perencanaan. Ia menilai masih terdapat perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum benar-benar siap dilaksanakan, hingga target yang tidak realistis. Dampaknya, kegiatan akhirnya tertunda dan pelaksanaan anggaran menumpuk pada akhir tahun. Karena itu, Munafri meminta kepala OPD tidak menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan kepada jajaran perencana. Menurutnya, kepala OPD harus memahami secara utuh alasan sebuah program dianggarkan, besaran anggarannya, proses pelaksanaannya hingga target yang ingin dicapai. "Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan," tegasnya. Kedua, faktor pengadaan. Menurut Appi, keterlambatan juga dapat terjadi karena dokumen belum siap, proses tender atau seleksi terlambat, desain belum tuntas, hingga adanya kebutuhan dan kendala lapangan. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada tertundanya belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa. Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Munafri mengingatkan agar setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perubahan desain, kebutuhan tambahan dan kendala lapangan harus sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan. Ia menilai manajemen risiko dan mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan. "Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu," tuturnya. "Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau," tambah Appi. Keempat, persoalan administrasi. Appi menyoroti pentingnya memastikan administrasi pada tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir saling terkoneksi. Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Menurut politisi Golkar itu, penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan. Jangan sampai pembayaran justru dikejar pada penghujung tahun karena sejak awal tidak direncanakan dengan baik. "Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan," katanya. Keenam, faktor sumber daya manusia dan manajemen. Appi menyerukan Pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya terjadi pergantian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berpotensi mengganggu kesinambungan pekerjaan. Munafri meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami betul tugas dan tanggung jawabnya. "Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar," ungkapnya. Ia mengingatkan, pemerintah daerah mengelola anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada sekitar 1,4 juta penduduk Makassar. Karena itu, setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran memiliki risiko besar, terlebih seluruh proses penyelenggaraan keuangan daerah berada dalam pengawasan negara. Appi juga meminta OPD mulai mampu membaca forecast atau proyeksi kondisi yang akan dihadapi masyarakat. Menurutnya, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar muncul di lapangan. Dia mencontohkan kondisi kekeringan yang tengah terjadi. Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya memperkuat penyediaan sarana air bersih. Ia menekankan konsep kota tangguh atau resilient city harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah membaca potensi persoalan sejak awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya semakin besar. Dalam evaluasi tersebut, Munafri juga meminta jajaran OPD tidak menyamakan rendahnya serapan anggaran dengan rendahnya kinerja. Dia memperkenalkan pendekatan matriks yang mempertemukan dua indikator utama, yakni realisasi keuangan dan realisasi fisik. Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika serapan keuangan tinggi dan realisasi fisik juga tinggi. Sementara itu, apabila serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, maka kondisi tersebut harus dicermati lebih lanjut, terutama dari sisi pembayaran, administrasi dan cash flow. Sebaliknya, apabila realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, Munafri menyebutnya sebagai kondisi yang harus mendapat perhatian lebih tajam. "Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag," tegasnya. Kondisi tersebut, lanjut dia, harus memastikan tidak terjadi pembayaran yang mendahului progres pekerjaan. Adapun kondisi paling buruk adalah ketika realisasi fisik dan serapan keuangan sama-sama rendah. "Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin," sebut Ketua IKA FH Unhas itu. Karena itu, Munafri meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum terakhir untuk memperbaiki pola kerja. "Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik," bebernya. Ia menegaskan, target serapan anggaran sekitar 95 persen pada akhir tahun harus dibarengi dengan kualitas belanja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. "Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar," tutup Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Munafri Salurkan 2.000 Liter Pupuk dan Ribuan Kilogram Benih untuk Kelompok Tani Makassar

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian di tengah keterbatasan lahan dan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperluas dukungan sarana produksi pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, saat menghadiri Musyawarah Tani "Abbulo Sibatang" yang dilaksanakan Kelompok Tani Bontoa di Jalan Andi Patturungi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kamis (20/8/2026). Munafri mengatakan, musyawarah tani menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah dengan kelompok tani dalam membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian, sekaligus mencari solusi secara bersama-sama. "Hari ini, kita bisa melaksanakan kegiatan yang melibatkan kelompok tani yang ada di seluruh Kota Makassar," kata Munafri. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menyalurkan sejumlah bantuan kepada kelompok tani. Bantuan itu terdiri atas 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kilogram benih padi sebar, lima unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, serta dua unit pompa air pinggang 3 inch. Menurutnya, musyawarah tani ini upaya mengatasi dampak perubahan iklim melalui perluasan implementasi teknologi untuk peningkatan indeks pertanaman dan luas tambah tanam sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Munafri menilai, perubahan iklim dan musim kering berkepanjangan menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan pertanian, khususnya dalam memastikan ketersediaan air. Ia mengaku telah turun langsung melihat kondisi masyarakat di sejumlah wilayah. Persoalan ketersediaan air, kata dia, bukan hanya berdampak terhadap sektor pertanian, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. "Karena itu, pemerintah Kota memastikan berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, termasuk memberikan dukungan agar aktivitas pertanian tetap berjalan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu," terangnya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan Kota Makassar merupakan kota dengan keterbatasan lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pola pertanian konvensional, tetapi harus mulai memperluas penggunaan teknologi. "Dengan lahan yang tidak tersedia dalam jumlah besar, kita berharap pembangunan ke depan menggunakan teknologi-teknologi pertanian," jelasnya. Salah satu yang tengah dirancang Pemerintah Kota Makassar yakni pembangunan sejumlah greenhouse berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Greenhouse tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga produktivitas tanaman agar tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca. "Dengan greenhouse, kita berharap ke depan tidak lagi terlalu tergantung dengan cuaca, tetapi bagaimana produktivitas pertanian ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya. Munafri mencontohkan sejumlah negara maju yang mampu mengoptimalkan lahan terbatas dengan dukungan teknologi pertanian. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi Makassar untuk mengembangkan pertanian perkotaan. Dia menegaskan, pengembangan teknologi tidak berarti meninggalkan sektor persawahan. Produktivitas lahan sawah tetap akan ditingkatkan melalui peningkatan intensitas tanam dan dukungan sarana pertanian. "Kalau sawah, tetap kita akan jalan juga dengan meningkatkan intensitas panennya dan tentu akan disupport dengan teknologi yang ada," tuturnya. Tak hanya itu, politisi Golkr itu juga menekankan potensi peningkatan indeks pertanaman pada lahan sawah yang tersedia di Makassar. Dia menyebut, lahan sekitar 20 hektare yang saat ini memasuki musim tanam kedua telah menunjukkan potensi produktivitas yang cukup baik. Dengan dukungan teknologi dan pengelolaan yang tepat, lahan tersebut bahkan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi tiga kali musim tanam. "Ini kan musim tanam kedua, mereka sudah bisa panen. Luasannya kurang lebih 20 hektare. Kemudian bisa tiga kali tanam. Ini sangat luar biasa," katanya. Menurut Munafri, setiap hektare lahan berpotensi menghasilkan sekitar 6 hingga 7 ton padi. Karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk menjaga sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Makassar. Wali Kota Makassar tersebut menekankan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan petani, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Dimana, Makassar sebagai kota metropolitan masih membutuhkan pasokan pangan dari berbagai daerah penghasil. Namun, menurut Munafri, ketergantungan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan daerah memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri. "Kalau ketahanan pangan tidak bisa terjaga, inflasi kita pasti akan sangat tinggi. Maka dari itu, kita tidak boleh tergantung sepenuhnya dari daerah-daerah penghasil," tegasnya. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar mendorong pemanfaatan lahan-lahan sempit melalui konsep urban farming atau pertanian perkotaan. Pemanfaatan lahan terbatas tersebut diharapkan dapat dikembangkan secara produktif dengan menggabungkan teknologi pertanian, pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Appi juga mendorong agar pengembangan pertanian perkotaan berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Menurutnya, sampah organik yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pertanian, termasuk dalam pengembangan pupuk dan pengolahan lahan. "Harus ada sinkronisasi sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pertanian lahan sempit atau urban farming," saran Appi. "Ini harus kita tumbuhkan setiap hari di Kota Makassar," sambung mantan CEO PSM itu. Ia menilai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar memiliki peran sentral dalam mengawal proses tersebut bersama kelompok tani dan masyarakat. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga ingin memastikan hasil pertanian memiliki nilai komersial sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani. "Pemerintah Kota Makassar akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan," kata Appi. Lebih lanjut, Munafri mengatakan kegiatan " Abbulo Sibatang" harus menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, petani, dan para pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Menurutnya, penerapan teknologi pertanian tidak cukup hanya dengan menyediakan bantuan, tetapi juga harus dibarengi dengan pendampingan agar teknologi tersebut benar-benar mudah digunakan dan memberikan manfaat bagi petani. "Inilah yang akan menjadi pola komunikasi antara petani dengan pemerintah atau stakeholder yang berhubungan langsung dengan mereka," terang Munafri. Dia memastikan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanian dan Perikanan akan terus melakukan kajian serta berbagai program untuk memastikan sektor pertanian di Makassar tidak tertinggal. Terkait kebutuhan energi dan biaya operasional petani, termasuk persoalan bahan bakar untuk mendukung aktivitas pengairan, Appi menegaskan prinsip pemerintah adalah memberikan kemudahan yang dapat diakses masyarakat. Ditegaskan, setiap persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mencari solusi yang tepat. Ia menambahkan, kehadiran pemerintah diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi maupun perubahan kondisi lingkungan. Pada akhirnya, Munafri berharap penguatan sektor pertanian melalui bantuan sarana produksi, teknologi, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan greenhouse. Serta urban farming dapat menjadi bagian dari strategi besar Kota Makassar dalam menjaga ketahanan pangan. "Harapan kita, bagaimana kehidupan masyarakat ini tetap bisa berjalan dengan baik, tetap bisa berjalan seimbang di tengah berbagai macam persoalan yang ada," tutup Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Jawab Kebutuhan Warga, Wali Kota Appi Prioritaskan Pembangunan Jalan Beton Romang Tangayya

MAKASSAR - Komitmen Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin dalam membuka akses dan meningkatkan konektivitas masyarakat terus dilakukan. Di tengah berbagai pembangunan infrastruktur yang berjalan, perhatian Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga menyasar kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses, khususnya wilayah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Kondisi tersebut terlihat di kawasan Romang Tangayya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Pada Rabu (19/8/2026), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung meninjau kondisi sekaligus progres pembangunan jalan yang menjadi akses penting bagi warga di kawasan tersebut. "Hari ini, saya meninjau langsung pembangunan jalan di Romang Tangayya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Saya juga bertemu warga, kita harapkan akses jalan segera selesai bulan depan," ujar Appi. Selama puluan tahun, akses jalan menghubungkan warga Kota Makassar di wilayah tersebut, seakan terisolasi. Hal itu, disebabkan karena akses jalan terjal dan sulit dilalui saat musim hujan. Bahkan kerap banjir memutus alur jalanan, dan juga dipenuhi lumpur. Peninjauan langsung yang dilakukan Munafri juga menjadi bentuk komitmen untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui dan menjadi kendala mobilitas diharapkan dapat ditata dan diperbaiki sehingga memberikan akses yang lebih aman dan mudah bagi warga. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengatakan pembangunan jalan tersebut dilakukan untuk membuka akses langsung bagi masyarakat Kampung Romang Tangayya, Kelurahan Tamangapa. Dengan adanya jalan baru tersebut, warga nantinya tidak lagi harus memutar jauh melalui Jalan Poros Samata, Kabupaten Gowa, untuk menuju kawasan lainnya. "Pembangunan ini untuk membuka akses langsung masyarakat Romang Tangayya. Jadi warga tidak perlu lagi kesulitan aktivitas," ujar Zuhaelsi. Dengan dibangunnya akses tersebut, masyarakat Romang Tangayya yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan jalan diharapkan tidak lagi merasa berada di kawasan yang terisolasi. Sehingga di era kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dilakukan perbaikan jalan ini dilakukan untuk membuka akses jalan warga yang sebelumnya harus memutar sejauh akibat medan yang sulit. Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa pembangunan benar-benar hadir hingga ke wilayah paling ujung, termasuk kawasan yang berbatasan langsung dengan daerah lain. Langkah ini sekaligus menegaskan arah pembangunan Kota Makassar yang tidak hanya mengejar pertumbuhan di pusat kota, tetapi juga membuka konektivitas antarwilayah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Ia menjelaskan, pembangunan Jalan Beton Romang Tangayya–Tamangapa memiliki panjang sekitar 1 kilometer dengan lebar 4 meter. Jalan tersebut berada di Kampung Romang Tangayya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, dan menjadi bagian dari upaya pemerintah kota meningkatkan konektivitas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Sebelum dibangun, kondisi jalan tersebut masih berupa jalan tanah. Kondisi itu membuat akses warga menjadi cukup sulit, terutama ketika memasuki musim hujan karena permukaan jalan mudah berlumpur dan sulit dilalui kendaraan. Melalui proyek ini, jalan tersebut direkonstruksi menggunakan konstruksi beton sehingga diharapkan dapat memberikan akses yang lebih layak bagi masyarakat. "Jalan yang sebelumnya masih berupa tanah ini kita lakukan rekonstruksi beton. Harapannya akses masyarakat bisa lebih mudah dan mobilitas warga semakin lancar," jelasnya. Dengan terbukanya akses langsung, masyarakat memiliki jalur yang lebih efisien untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tidak hanya memperpendek waktu tempuh, keberadaan jalan tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga. Akses yang lebih baik akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan maupun pusat-pusat pelayanan lainnya. Zuhaelsi menyebutkan, pekerjaan pembangunan Jalan Beton Romang Tangayya–Tamangapa dilaksanakan mulai 13 Juli hingga 10 Oktober 2026. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Pokok Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Selaku Dinas PU Makassar, ia memastikan pembangunan infrastruktur jalan terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya membuka kawasan yang selama ini terkendala akses. "Pembangunan Jalan Beton Romang Tangayya menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus memastikan masyarakat di kawasan pinggiran memperoleh akses infrastruktur yang layak," terangnya. (*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 12 131415 16 Selanjutnya