Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Aliyah Mustika Ilham Beri Selamat atas Amanah Baru I Wayan Gede Rumega

DENPASAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Dr. I Wayan Gede Rumega sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Senin (5/10/2026).Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia, dilanjutkan pembacaan surat keputusan.Sebelumnya, I Wayan Gede Rumega pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan dilantik dalam jabatan tersebut pada Desember 2024.Kehadiran Aliyah Mustika Ilham menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan atas amanah baru yang diberikan kepada Dr. I Wayan Gede Rumega.“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Makassar, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak I Wayan Gede Rumega atas amanah baru sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme dan tanggung jawab,” ujar Aliyah Mustika Ilham.Menurut Aliyah Mustika Ilham, pengalaman dan pengabdian yang telah dijalankan selama ini diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baru di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar.“Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kekuatan dalam mengemban tugas, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi tegaknya hukum dan keadilan. Semoga silaturahmi dan hubungan baik yang telah terjalin selama bertugas di Makassar juga tetap terjaga,” tuturnya.Acara tersebut turut dihadiri, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Bupati Badung I Wayan Ardi Arnawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Anggota DPRD Kota Denpasar Oka Mahendra, Anggota DPRD Provinsi Bali I Gusti Ayu Mas Sumatri.Momentum pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdian I Wayan Gede Rumega di lingkungan peradilan.Aliyah Mustika Ilham berharap amanah baru tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi memperkuat penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan.

Baca Selengkapnya

Umum

Wali Kota Appi Sentil Camat-Lurah: Jangan Datang, Duduk, Absen di Kantor, Harus Turun Lihat Warga

MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta jajaran camat dan lurah tidak boleh lagi kegiatan serimoni, dan tak lagi mengukur keberhasilan kerja hanya dari banyaknya program yang terlaksana maupun serapan anggaran.Menurut Munafri, orientasi kerja pemerintahan di tingkat wilayah harus bergeser dari sekadar menjalankan program menuju penciptaan public value dan dampak nyata yang dirasakan langsung masyarakat.Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintahan dari government, menuju governance, dan kini satu langkah lebih jauh menuju impactful governance."Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Munafri.Dia menjelaskan, perubahan tersebut bukan sekadar perubahan istilah atau teori pemerintahan. Menurutnya, paradigma baru itu harus diterjemahkan ke dalam cara camat dan lurah bekerja sehari-hari.Pemerintah, kata Munafri, tidak boleh lagi hanya berperan sebagai pelaksana program. Pemerintah harus tampil sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat."Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya," jelasnya.Munafri meminta camat dan lurah mengubah cara pandang terhadap keberhasilan sebuah program bersentuhan langsung dengan masyarakat.Jika sebelumnya ukuran keberhasilan sering kali berhenti pada terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, maka ke depan yang harus menjadi perhatian adalah outcome, manfaat, dan impact yang dihasilkan."Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi," tuturnya."Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya," sambung Appi.Ia menegaskan, besarnya anggaran yang digunakan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program.Karena itu, Munafri meminta setiap camat dan lurah memahami tujuan akhir dari setiap program yang dijalankan di wilayah masing-masing.Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar, perubahan apa yang dihasilkan program tersebut bagi kehidupan masyarakat.Lebih jauh, ia menjelaskan, perubahan paradigma berikutnya menyangkut posisi masyarakat.Munafri mengatakan, masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program pemerintah.Warga harus dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah."Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," tegasnya.Karena itu, ia meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Munafri mengingatkan, pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat.Memahami persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.Ia menilai tidak cukup bagi seorang camat atau lurah hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, kemudian pulang tanpa mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya."Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat," imbuh ketua IKA FH Unhas itu.Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral.Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan. Menurutnya, persoalan di lapangan tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi."Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama," katanya.Mantan CEO PSM ini, meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah dan tidak menjadikan batas administratif sebagai alasan untuk membiarkan persoalan masyarakat."Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan," tuturnya.Menurut Munafri, pola kolaborasi seperti itu merupakan bagian penting dari impactful governance. Dimana, Perubahan paradigma juga harus menyentuh budaya kerja aparatur.Dia mengingatkan bahwa tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, maupun penyelesaian administrasi. Kepatuhan administratif harus dibarengi integritas, inovasi, dan akuntabilitas."Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana," sindir Wali Kota.Appi juga menekankan para pemimpin wilayah menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.Namun, inovasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan atau produk semata. Harus ada hasil yang bisa dirasakan warga.Dikatakan, yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan inovasi-inovasi yang memberikan keringanan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya."Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana," jelasnya.Selain inovasi, Munafri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program. Ia mengingatkan agar bantuan atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berhenti pada proses pembagian, tetapi harus dipastikan keberlanjutannya.Ia mencontohkan bantuan kandang ayam kepada masyarakat. Program semacam itu harus dipikirkan sejak awal: bagaimana bantuan tersebut dikelola, apakah benar-benar dimanfaatkan, bagaimana penerima dipilih, hingga bagaimana dampaknya terhadap ekonomi keluarga."Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan," terang Munafri.Karena itu, Appi meminta setiap camat dan lurah memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayahnya. Program pemerintah, menurut dia, harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan.Dalam arahannya, Munafri juga menuturkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di lingkup Pemkot.Wali Kota mengatakan, masyarakat saat ini tidak lagi cukup hanya mendapatkan pelayanan administratif biasa.Harapan publik telah berkembang menjadi tuntutan terhadap pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih adil, lebih transparan, lebih berkualitas, dan lebih bermakna. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah harus ikut berubah."Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya, lagi.Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengingatkan jajaran camat dan lurah untuk menjaga fokus kerja hingga akhir hari.Dia berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah dapat ditangani sejak pagi sehingga pada siang hingga sore hari jajaran tinggal melakukan kontrol, evaluasi, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target."Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan," harapnya.Appi juga mengingatkan pentingnya menjaga fokus kerja, terutama pada jam-jam ketika konsentrasi aparatur mulai menurun.Menurut Munafri, kontrol terhadap program juga diperlukan agar setiap kegiatan yang telah dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.Karena itu, ia meminta camat dan lurah terus melakukan evaluasi terhadap hasil program, bukan hanya melaporkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan."Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan," tuturnya.Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan.Intinya, kata dia, pemerintah tidak lagi boleh hanya bertanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi harus mampu menjawab seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat yang berhasil dihasilkan dari program tersebut.Paradigma inilah yang diminta Munafri diterjemahkan oleh seluruh camat dan lurah dalam setiap pekerjaan di wilayah masing-masing."Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata," tukas Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

285 Bibit Pohon Ditanam, Pemkot Makassar Siapkan Transformasi TPA Antang Menjadi Hutan Kota

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, mulai menyiapkan transformasi kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, menjadi ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus kawasan hutan kota.Langkah tersebut ditandai dengan penanaman ratusan bibit pohon di kawasan TPA Antang bersama Badan Karantina Indonesia Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, Senin (5/10/2026).Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, penghijauan menjadi bagian penting dalam proses transformasi TPA Antang yang saat ini terus diarahkan meninggalkan sistem open dumping menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan melalui sanitary landfill."Penanaman pohon di kawasan TPA sangat penting, ini menjadi area tamasya dan bukit hijau setelah timbunan sampahnya dipadatkan dan ditutup lapisan tanah untuk ditanami ribuan pohon," kata Appi.Menurutnya, kawasan TPA tidak semestinya hanya menjadi tempat akhir pembuangan sampah, tetapi dapat ditata menjadi kawasan hijau yang memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat."TPA ini sekarang dalam masa transformasi yang besar-besaran. Bagaimana proses peralihan dari TPA open dumping menuju controlled landfill atau sanitary landfill," ungkapnya.Sebanyak 285 bibit pohon ditanam dalam kegiatan tersebut. Bibit yang disiapkan terdiri dari 100 tabebuya, 50 salam, 25 sirsak, 25 jeruk nipis, 25 trembesi, 10 nangka, 10 rambutan, 10 mangga, 10 sukun, 10 sawo, dan 10 kelengkeng.Munafri berharap kegiatan penanaman tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari penataan kawasan TPA Antang secara bertahap."Kami ingin menghadirkan wajah TPA yang semakin hijau bagi kawasan ini. Ini penting karena kita merencanakan bagaimana TPA ini bisa menjadi media untuk menanam berbagai macam pohon," jelasnya.Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mencari dan mengembangkan sejumlah tanaman endemik yang mulai jarang ditemui untuk ditanam di kawasan tersebut.Beberapa di antaranya seperti pohon endemik seperti copeng, sattulu, bu'ne, hingga kersen. Selain pohon buah, Appi juga menginginkan penanaman pohon pelindung yang dapat memperkuat fungsi ekologis kawasan."Jadi, bukan hanya pohon buah, tetapi juga beberapa pohon pelindung. Kita berharap TPA ini bukan hanya menjadi TPA secara hamparan, tetapi juga bisa menjadi hutan kota di kemudian hari," katanya.Kawasan TPA Tamangapa sendiri memiliki luas sekitar 21 hektare, Appi menjelaskan bahwa Pemkot Makassar menargetkan kawasan tersebut dapat berkembang menjadi kawasan konservasi baru yang memberikan manfaat bagi lingkungan perkotaan, khususnya wilayah Antang dan sekitarnya.Dia mengatakan, hasil penghijauan memang tidak dapat terlihat secara instan. Namun, dalam tiga hingga empat tahun ke depan, pertumbuhan pohon diharapkan mulai membentuk wajah baru kawasan TPA."Kita maksimalkan, tiga sampai empat tahun sudah akan mulai kelihatan hasilnya," ucapnya.Selain itu, transformasi kawasan TPA Antang juga dilakukan melalui perubahan sistem pengelolaan sampah.Pihak Pemkot Makassar, akan terus mendorong agar sampah yang masuk ke TPA bukan lagi seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat, melainkan hanya residu yang memang tidak dapat dimanfaatkan kembali.Munafri mengatakan, proses tersebut masih membutuhkan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat sejak dari rumah."Yang sampai ke sini hanyalah residu. Walaupun hari ini kita masih terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka mampu mengelola sampah mulai dari rumah tangga," imbuh Appi.Menurutnya, pengurangan sampah dari sumber menjadi penting agar daya tampung TPA dapat lebih panjang sekaligus mengurangi dampak lingkungan.Pemkot lewat DLH juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi bau dari kawasan TPA, salah satunya dengan menutup timbunan menggunakan lapisan tanah atau cover soil pada area yang telah selesai digunakan."Dulu orang bilang, baunya TPA Antang sudah sampai ke mana-mana. Alhamdulillah, bau sudah bisa kita reduce dengan menghadirkan cover soil," beber mantan CEO PSM itu.Selain mengurangi bau, penataan kawasan juga diarahkan agar TPA memiliki fungsi lingkungan yang lebih baik.Di sisi lain, Pemkot Makassar juga mulai mengembangkan pemanfaatan sampah organik dari sejumlah pasar sebagai pakan ternak yang dikelola masyarakat di sekitar kawasan TPA.Ketua IKA FH Unhas itu menilai, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat."Kalau sampah organik dari pasar-pasar yang ada di Kota Makassar dibawa ke sini untuk menjadi pakan ternak, maka masyarakat, para peternak ini akan mendapatkan nilai tambah dari berkurangnya biaya pakan yang mereka keluarkan," katanya.Ia menyebut, sampah organik yang dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar 30 hingga 40 ton per hari.Pemanfaatan itu, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi bagian dari konsep ekonomi sirkular, di mana sampah tidak semata-mata dipandang sebagai limbah, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi."Jadi, masyarakat yang ada di sini tidak hanya memanfaatkan sampah, tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk memberikan pendapatan tambahan," saran Appi.Dianmenegaskan, transformasi TPA Antang akan dilakukan secara bertahap dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lembaga terkait.Selaku Wali Kota, ia berharap kawasan TPA Antang ke depan tidak hanya dikenal sebagai tempat pemrosesan akhir sampah, tetapi juga dapat menjadi ruang edukasi lingkungan dan kawasan hijau yang dapat dilihat serta dimanfaatkan masyarakat."Harapannya, orang bisa datang melihat bukan cuma kondisi bagaimana proses operasional yang terjadi di TPA, tetapi juga melihat kondisi bahwa TPA ini akan menjadi hutan konservasi kota yang baik," pungkasnya.Kegiatan penanaman pohon tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar Melinda Aksa, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Buka Ruang bagi Talenta Al-Qur'an, MTQ Makassar 2026 Hadir dengan Audisi Terbuka

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) resmi membuka pendaftaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Makassar Tahun 2026.Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, MTQ kali ini dikemas dalam bentuk audisi terbuka yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat, Kabupaten/Kota di 24 Daerah untuk berpartisipasi."Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 31 Oktober 2026 secara daring dan gratis," kata Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Mohammad Syarief, Sabtu (3/10/2026)."Ajang MTQ ini, semacam audisi, tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Makassar, tetapi juga terbuka bagi seluruh masyarakat se-Sulawesi Selatan," sambung SyariefLebih lanjut, ia mengatakan perubahan mekanisme tersebut merupakan hasil evaluasi bersama Kementerian Agama dan Dewan Hakim yang selama ini terlibat dalam penyelenggaraan MTQ.Melalui sistem audisi, Pemkot Makassar ingin memperluas partisipasi sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka dalam bidang tilawah dan cabang lomba Al-Qur'an lainnya."Kalau sebelumnya peserta harus mewakili kecamatan, sekarang tidak ada lagi pembatasan seperti itu. Seluruh sekolah, pondok pesantren, organisasi masyarakat, masjid, hingga perwakilan RT dan RW bisa mengirimkan pesertanya," ujarnya.Dia menjelaskan, sebanyak 28 cabang lomba akan dipertandingkan dalam MTQ tahun ini, dengan kategori putra dan putri.Melalui mekanisme audisi, setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi berdasarkan kemampuan masing-masing.Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai kalangan, sekaligus memperkuat syiar Islam dan membumikan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat.Syarief memperkirakan jumlah peserta tahun ini berpotensi meningkat signifikan.Jika pada penyelenggaraan sebelumnya jumlah peserta berkisar 600 orang, melalui audisi terbuka jumlah tersebut diproyeksikan dapat meningkat hingga ribuan peserta."Harapan besar kita, syiar Islam dan syiar Al-Qur'an semakin memasyarakat," harpanya."Tidak ada lagi sekat yang membatasi kemampuan anak-anak kita. Justru melalui audisi ini, potensi dan kreativitas mereka bisa semakin tergali," lanjutnya.Untuk memudahkan masyarakat, pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan atau kode QR yang tersedia pada flyer resmi kegiatan.Panitia juga menyiapkan admin yang dapat dihubungi apabila calon peserta mengalami kendala selama proses pendaftaran.Selain membuka kesempatan berkompetisi secara luas, panitia juga menyiapkan hadiah menarik bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi.Sementara itu, pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Makassar 2026 dijadwalkan berlangsung pada November mendatang dalam rangkaian HUT Kota Makassar tahu. 2026."Sejumlah lokasi tengah dipertimbangkan sebagai tempat penyelenggaraan, di antaranya Masjid Raya Makassar, Masjid Al-Markaz Al-Islami, Masjid Muawanah RRI, serta Masjid Balai Kota Makassar," terangnya.Dia menilai, pemilihan lokasi akan mempertimbangkan kapasitas dan kenyamanan peserta maupun masyarakat, mengingat tingginya potensi jumlah peserta yang akan mengikuti audisi dan rangkaian perlombaan.Adapun waktu dan lokasi pembukaan resmi masih menunggu arahan pimpinan. Kegiatan ini juga direncanakan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar."Dengan konsep audisi terbuka, MTQ 2026 kita harapkan tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan, pencarian bakat, dan penguatan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an," tutup Syarief. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Makassar Percontohan Nasional Peduli Tetangga, Munafri: Pendataan dan Percepatan Perlinsos Agar Bantuan Tepat Sasaran

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat komitmen menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, merata, dan tepat sasaran.Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penguatan sistem pendataan dan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2026.Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing Nomor 73, Makassar, Minggu (4/10/2026).Kegiatan yang dihadiri ribuan pengurus RT dan RW se-Kota Makassar ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial hingga ke tingkat lingkungan.Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa penunjukan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional merupakan bentuk kepercayaan."Ini juga, peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan," ujar Munafri.Kota Makassar terus menunjukkan perannya sebagai salah satu daerah yang dipercaya mengimplementasikan program nasional.Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.Dengan melibatkan RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan, pemerintah berupaya memastikan setiap warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial dapat teridentifikasi dan terlayani secara tepat sasaran.Langkah ini menjadi pembuktian bahwa Kota Makassar tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program nasional, tetapi juga mampu membangun model kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat di tingkat lingkungan.Menurut Munafri, Gerakan Nasional Peduli Tetangga memiliki keterkaitan erat dengan sistem pendataan yang dikembangkan Kementerian Sosial, khususnya melalui pelibatan pengurus RT dan RW sebagai agen Perlinsos."Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan Peduli Tetangga," tuturnya."Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial serta bagaimana RT dan RW dilibatkan sebagai agen perintis," sambung Appi.Lebih lanjut, manta CEO PSM itu menjelaskan, gerakan ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial, terutama bagi warga yang selama ini belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.Melalui pendekatan berbasis lingkungan, pengurus RT dan RW diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kondisi riil masyarakat, memperbarui data, serta memastikan warga yang memenuhi kriteria memperoleh akses terhadap program bantuan sosial.Munafri menegaskan, akurasi data menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang berkeadilan. Karena itu, kolaborasi lintas pemerintahan dan partisipasi masyarakat harus terus diperkuat.Ini merupakan bentuk kolaborasi yang terbangun dengan sangat baik antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat."Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya," harpanya.Sejalan dengan pelaksanaan program nasional tersebut, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos.Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran di Makassar telah mencapai sekitar 31 persen. Capaian tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan hasil perhitungan tiga bulan sebelumnya.Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu KK, pemerintah kota terus mengoptimalkan berbagai langkah untuk memperluas cakupan pendataan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat.Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar itu menyampaikan bahwa percepatan tersebut akan terus didorong melalui penguatan peran pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelaksanaan program."Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu," ungkapnya.Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar memprioritaskan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW untuk menjadi agen utama Perlinsos.Total 6.032 pengurus lingkungan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pendataan sekaligus membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial secara lebih mudah.Dikatakan, Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang pelibatan kelompok masyarakat lainnya sebagai agen Perlinsos guna memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat semangat gotong royong.Munafri menilai, keterlibatan masyarakat menjadi wujud kepedulian bersama untuk memastikan warga di lingkungan sekitar telah tercatat dalam sistem dengan data yang valid. Target Perluasan hingga 50 Persen pada Akhir 2026Pemerintah Kota Makassar menargetkan progres pelaksanaan Perlinsos dapat mencapai 50 persen hingga akhir tahun 2026.Target ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pendataan dan memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap sistem perlindungan sosial.Dia berharap, penguatan peran agen Perlinsos dapat menjangkau lebih dari separuh wilayah perkotaan sehingga proses pendataan berjalan semakin efektif dan merata."Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan," tuturnya.Ditambahkan, melalui gerakan ini, Pemkot Makassar mendorong terbangunnya kepedulian sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat.Pihak RT dan RW tidak hanya berperan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan perlindungan sosial.Lanjut Appi, pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat proses pembaruan dan pengawasan data secara partisipatif."Sinergi Pemerintah Hadirkan Perlindungan Sosial Tepat Sasaran Pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di Makassar turut diperkuat melalui koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," terang Appi.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Sosial bersama Wali Kota Makassar juga melakukan peninjauan di kantor pos untuk melihat pelaksanaan program perlindungan sosial secara langsung.Munafri menyebut sinergi lintas pemerintahan menjadi elemen penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Ia menegaskan, perhatian pemerintah terhadap ketepatan sasaran harus diwujudkan melalui pembenahan data yang berkelanjutan, penguatan koordinasi, serta keterlibatan aktif masyarakat.Bagi Appi, Pemerintah Kota Makassar, penunjukan sebagai daerah percontohan nasional menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah."Melalui kolaborasi dan semangat gotong royong, kami optimistis Gerakan Nasional Peduli Tetangga dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial, meningkatkan akurasi pendataan, serta memastikan bantuan pemerintah hadir bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya," tutup Appi.Sedangkan, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menekankan penguatan kolaborasi pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mempercepat pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).Gus Ipul mengatakan, gerakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan.Menurutnya, ada tiga fokus utama yang menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial. Ketiganya adalah pembenahan data, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat."Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat," katanya."Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu," sambung Gus Ipul.Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini mulai memasuki tahap digitalisasi bansos dengan mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga.Sistem tersebut menghubungkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).Dimana, data sosial ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyeluruh.Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi warga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penyaluran."Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung," harpanya.Dikatakan, warga dapat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak memperoleh perlindungan sosial.Seluruh data yang dimasukkan akan diproses melalui sistem yang terintegrasi. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memperoleh bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.Gus Ipul menyebut, penerapan sistem digitalisasi bansos telah melalui uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar."Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pemerintah menargetkan penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir mulai diterapkan secara nasional pada 2027," tuturnya.Menurutnya, salah satu tantangan dalam penerapan digitalisasi bansos adalah belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis teknologi.Gus Ipul mengakui, tidak semua warga memiliki telepon pintar. Sebagian lainnya mungkin sudah memiliki perangkat, tetapi belum memahami cara menggunakannya.Ada pula masyarakat yang sebenarnya mampu mengakses layanan digital, tetapi masih merasa kurang percaya diri."Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos sebagai pendamping masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial," jelasnya.Karena itu, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos, termasuk ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.Proses pendaftaran agen dilakukan melalui sistem digital dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).Setelah terdaftar, agen bertugas membantu masyarakat di lingkungan terdekat, terutama warga yang selama ini belum tercatat atau terlewat dalam pendataan bantuan sosial."Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki," ungkapnya.Melalui gerakan ini, pemerintah berharap budaya gotong royong tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam membantu masyarakat memperoleh hak atas perlindungan sosial secara tepat.Gus Ipul menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan sistem digitalisasi bansos, terutama bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses teknologi.Dalam pelaksanaan digitalisasi bansos, Kementerian Sosial juga menyiapkan mekanisme registrasi ulang bagi seluruh penerima bantuan.Proses ini dilengkapi teknologi biometrik atau face recognition untuk memastikan identitas penerima sesuai dengan data kependudukan yang tercatat.Melalui pengenalan wajah, sistem dapat membantu memverifikasi keberadaan penerima secara langsung serta mengurangi potensi penyalahgunaan identitas."Selain registrasi ulang, pemerintah tentu membuka mekanisme pengusulan dan sanggahan," sebutnya."Masyarakat dapat mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan atau menyampaikan keberatan terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai," lanjutnya.Ditambahkan, keterbukaan ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam memberikan ruang pengawasan publik terhadap penyaluran bansos.Dia juga mengungkapkan, data masyarakat dalam kelompok desil 1, 2, dan 3 telah dibuka untuk memberikan kesempatan kepada publik dalam melakukan koreksi.Selama dua tahun terakhir, masyarakat telah diberikan ruang untuk mengusulkan, menyanggah, bahkan mengundurkan diri secara sukarela apabila merasa tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.Menurutnya, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan."Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah," katanya.Ia menambahkan, penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi.Sistem diharapkan mampu membedakan masyarakat yang layak menerima bantuan dengan mereka yang tidak memenuhi persyaratan.Gus Ipul mencontohkan adanya kasus keluarga yang seharusnya memperoleh bansos, tetapi justru tertolak oleh sistem akibat penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).Setelah ditelusuri, NIK milik warga tersebut ternyata digunakan pihak lain untuk melakukan transaksi kepemilikan mobil, tanah, hingga mendirikan perusahaan.Kondisi ini membuat data yang terhubung dengan identitas tersebut memunculkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi pemilik NIK sebenarnya.Kasus seperti ini, menurutnya, menjadi bahan evaluasi penting dalam pembenahan data sekaligus pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga dokumen kependudukan.Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengapresiasi dukungan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang memfasilitasi pertemuan dan pelibatan seluruh ketua RT/RW dalam gerakan tersebut.Ia menyebut kegiatan itu menjadi momentum pertama kalinya seluruh RT/RW dikumpulkan untuk mendukung percepatan program perlindungan sosial berbasis digital.Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan program strategis Presiden dapat berjalan hingga tingkat lingkungan."Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026," ungkapnya lagi."Ada dua, semakin banyak agen Perlinsosnya dan semakin banyak masyarakat yang bisa masuk dalam sistem Perlinsos kita," tambah dia.Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari RT/RW, pemuda, komunitas perempuan, organisasi kemasyarakatan, TNI-Polri, hingga wartawan.Menurut Gus Ipul, pencapaian target nasional membutuhkan semangat gotong royong agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kelompok rentan dan warga dengan keterbatasan akses digital, tidak tertinggal.Selain memperluas jangkauan, kecepatan pelayanan juga menjadi salah satu keunggulan yang diharapkan dari sistem digitalisasi bansos.Dia juga menjelaskan bahwa sistem yang diuji coba mampu memberikan respons dalam waktu relatif singkat.Dalam uji coba, proses koreksi atau penyampaian sanggahan dapat dijawab oleh sistem sekitar 11 hingga 12 menit, selama data yang dibutuhkan tersedia dan jaringan internet mendukung.Bahkan, untuk data yang telah lengkap, hasil pemrosesan dapat diketahui pada saat itu juga.Namun, ia mengakui kecepatan layanan masih bergantung pada kualitas jaringan internet di masing-masing wilayah.Daerah dengan koneksi yang terbatas mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbarui data.Meski demikian, sistem telah dirancang agar data yang dimasukkan tetap dapat diproses ketika koneksi internet kembali memadai."Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Wali Kota Munafri Dampingi Mensos RI Luncurkan Gerakan Peduli Tetangga di Makassar

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Minggu (4/10/2026).Peluncuran program strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini untuk memperluas jangkauan pendataan dan akses pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui penguatan peran masyarakat dan pengurus RT/RW.Pada momen peluncuran tersebut, Mensos RI yang akrab disapa Gus Ipul didampingi Munafri memimpin deklarasi komitmen oleh seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Makassar yang didapuk secara khusus sebagai Agen Perlinsos.Gus Ipul menjelaskan bahwa program nasional ini digulirkan untuk menindaklanjuti arahan strategis Presiden RI terkait pembenahan dan konsolidasi data penerima manfaat bantuan sosial.“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” katanya.Ia menjelaskan melalui Gerakan Peduli Tetangga, pemerintah menghadirkan digitalisasi bansos yang mengintegrasikan berbagai basis data nasional, seperti Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kemenkes, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).Sistem digitalisasi perlinsos berbasis agen ini juga memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran ulang maupun mengusulkan diri sendiri dan orang lain secara mandiri sebagai agen. Gus Ipul mencontohkan gerakan agen dimulai dari tetangga terdekat.“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” katanya.Gus Ipul menargetkan hingga Desember 2026 Kemensos membidik setidaknya 50 persen masyarakat Indonesia sudah terdaftar dalam sistem baru tersebut. Sehingga, secara nasional, penyaluran bansos berbasis data terintegrasi ini ditargetkan mulai berlaku penuh pada tahun 2027.“Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkapnya.Ia pun mengapresiasi kontribusi Kota Makassar sejauh ini yang menjadi pendorong utama dari 6 persen capaian pendaftaran di wilayah Sulawesi Selatan saat ini.Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemensos memilih Kota Makassar sebagai salah satu lokasi proyek percontohan (pilot project) program nasional tersebut bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.“Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini,” katanya.Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemerintah Kota Makassar demi membenahi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah itu benar-benar bisa sampai tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkannya,” ujarnya.Wali kota yang akrab disapa Appi ini menggaris bawahi Gerakan Peduli Tetangga adalah terobosan strategis dalam memperbaiki sistem pendataan perlindungan sosial dengan mengandalkan RT dan RW.Sehingga keterlibatan RT/RW sebagai bagian dari pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sebagai Agen Perlinsos, dapat memastikan warga kurang mampu di lingkungannya yang belum terdaftar atau mengalami kesulitan akses bantuan sosial dapat segera terdata dengan valid.“Hingga saat ini, capaian pembentukan Agen Perlinsos di Makassar telah menyentuh angka 31 persen. Jumlah ini meningkat drastis hingga 12 persen dibandingkan kondisi tiga bulan sebelumnya,” tambahnya.Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, menargetkan progres keterlibatan agen ini dapat menembus partisipasi masyarakat Kota Makassar diangka angka 50 persen pada akhir tahun 2026. Ia berharap target tersebut mampu menjangkau secara masif lebih dari separuh wilayah Makassar.Guna mempercepat capaian tersebut, Munafri juga menyampaikan Pemkot Makassar tidak hanya memfokuskan peran pada pengurus RT/RW, tetapi juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi kelompok masyarakat lain untuk ikut bergabung menjadi Agen Perlinsos.Acara tersebut dihadiri jajaran pejabat penting, di antaranya Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Andi Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, dan Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa. (*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 10 111213 14 Selanjutnya