Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Appi Tekankan Kepala Sekolah Harus Adaptif, Jadi Lokomotif Perubahan Pendidikan

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong kepala sekolah menjadi lokomotif perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar.Ia meminta Kepala sekolah tidak hanya berfokus pada pengelolaan sekolah, tetapi juga terus meningkatkan kapasitas, membuka diri dan para guru-gurunya terhadap perkembangan teknologi serta perubahan karakter peserta didik.Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Acara Rembuk Pendidikan Jilid 1 yang digelar Badan Koordinasi HMI Sulsel di Ballroom Teater Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (7/10/2026), dihadiri kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar.Menurutnya wali kota yang akrab disapa Appi ini, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan infrastruktur. Kualitas tenaga pendidik dan kemampuan sekolah beradaptasi dengan perubahan menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian.“Kalau kita bicara pendidikan, kita tidak hanya bicara tentang infrastruktur pendidikan, tapi kita menginginkan apa yang output yang didapatkan dari kualitas pendidikan yang ada,” katanya.Karena itu, Appi meminta kepala sekolah dan guru terus memperbarui kapasitas. Terlebih pada wawasan perkembangan teknologi dan perubahan karakter antargenerasi yang berlangsung semakin dinamis.Untuk itu, Appi juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap pengembangan pendidikan Kota Makassar melalui berbagai program yang akan digodok Dinas Pendidikan.Lebih jauh, Appi mendorong kepala sekolah dan guru memanfaatkan berbagai peluang pengembangan wawasan. Termasuk program pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan pemerintah pusat maupun lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri.Ia pun meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan informasi mengenai berbagai program tersebut dapat diteruskan kepada sekolah sehingga kepala sekolah dan guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya.Selain pengembangan wawasan, Appi juga menyoroti pentingnya keteladanan kepala sekolah dan guru dalam membentuk karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan karakter tidak cukup diberikan melalui materi pembelajaran, tetapi juga melalui perilaku yang ditunjukkan guru setiap hari.Terakhir, Appi menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun kualitas pendidikan. Karena itu Pemerintah harus terus hadir menjadi simpul yang mempertemukan pemerintah, sekolah, akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk merumuskan langkah bersama.“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah akan menjadi simpul dari elemen pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya, membuat ini menjadi padu untuk melangkah dan maju secara bersama-sama,” ujarnya.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Munafri Ajak REI Susun Rasio Pembangunan Hunian dan Infrastruktur Dasar, Agar Warga Tak Jauh Sekolah

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pengembangan kawasan perumahan di Kota Makassar harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur layanan dasar oleh Pemerintah.Munafri menggaris bawahi, pertumbuhan kawasan hunian perlu diikuti ketersediaan infrastruktur layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya agar perkembangan permukiman berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Real Estet Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan bertajuk “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah” tersebut di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).Munafri menekankan pengembangan kawasan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan rumah. Seiring bertambahnya jumlah hunian dan penduduk, pengembang perlu bersinergi bersama pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat ikut dipetakan sejak tahap perencanaan.“Kalau kita lihat selama ini, tumbuhnya kawasan pemukiman ini luput dari perhatian kita. Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri.Ia mencontohkan wilayah perumahan baru di kawasan Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan permukiman dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus bergerak keluar jauh dari kawasan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah.Selain pendidikan, Munafri menekankan pentingnya fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya hadir beriringan dengan pertumbuhan kawasan permukiman. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang semakin jauh untuk mendapatkan layanan dasar.Karena itu, Munafri mengajak REI membangun pola kolaborasi dengan pemerintah dalam menentukan rasio pembangunan hunian dan kebutuhan fasilitas publik. Ia berharap kolaborasi perencanaan seperti itu dapat menjadi langkahnya strategis pengembangan kawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan.“Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana. Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama, Munafri menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Kota Makassar. Ia menyebut kiprah pengembang turut memberikan dampak terhadap penerimaan daerah melalui berbagai sektor perpajakan dan aktivitas ekonomi turunannya.“REI ini adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar ini,” katanya.Munafri juga menyampaikan bahwa perekonomian Kota Makassar pada triwulan terakhir tumbuh 7,04 persen, meningkat dari 6,61 persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencakup kontribusi sektor dunia usaha yang bergerak di bidang real estate dan perumahan.Terakhir Munafri menyampaikan harapannya agar Musda XV DPD REI Sulsel menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Sinergi tersebut ia nilai penting untuk mendukung penyediaan hunian, sekaligus membangun kawasan permukiman yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.“Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar dan merealisasikan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu program 3 juta rumah,” tutupnya(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Inovasi Direksi Terminal Makassar "Appilei": Siap Diluncurkan, Pesan Tiket Bus Cukup Klik Ponsel

MAKASSAR — Perumda Terminal Makassar Metro, menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan aktivitas dan menarik masyarakat maupun angkutan umum masuk ke kawasan terminalLayanan transportasi di Terminal Regional Daya, Makassar, bakal memasuki babak baru dengan menghadirkan inovasi layanan fitur aplikasi digitalisasi diberi nama "Appilei", untuk mempermudah penumpang.Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, mengatakan pengembangan aplikasi tersebut kini telah memasuki tahap akhir.Secara sistem, aplikasi telah mencapai sekitar 90 persen dan saat ini masih digunakan secara internal untuk memastikan seluruh data yang ditampilkan akurat."Secara prinsip, kita sudah siap, Tinggal launching. Insya Allah November, mungkin bersamaan dengan ulang tahun Kota Makassar, kita akan merilis sistem aplikasi itu yang bekerja sama dengan Gojek di Lontara Plus," kata Elber, Selasa (5/10/2026).Dikatakan, saat ini pihak tim Perumda Terminal Makassar Metro mematangkan sistem digitalisasi layanan tiket dan perjalanan bus yang nantinya terintegrasi dengan aplikasi Lontara Plus milik Pemerintah Kota Makassar dan platform Gojek.Inovasi tersebut diberi nama "Appilei". Melalui fitur ini, masyarakat nantinya dapat mengakses informasi perjalanan bus sekaligus melakukan pemesanan tiket secara digital tanpa harus datang ke loket dan menggunakan transaksi tunai.Ia menjelaskan, melalui aplikasi tersebut, calon penumpang nantinya dapat memilih perusahaan otobus (PO), tujuan perjalanan, jadwal keberangkatan hingga tarif tiket.Konsepnya dibuat menyerupai layanan pemesanan perjalanan digital. Informasi keberangkatan dan kedatangan bus akan ditampilkan dalam satu sistem sehingga masyarakat dapat mengetahui pilihan perjalanan sebelum menuju terminal."Mulai dari sisi PO busnya, kemudian jam keberangkatan, berikut dengan nominal berapa rupiahnya, tujuan ke suatu kota, seperti itu," jelasnya.Tak hanya tiket, Elber menyampaikan, Perumda Terminal juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi manifes penumpang.Data penumpang yang sebelumnya dikelola secara manual akan tercatat secara digital sehingga jumlah penumpang yang berangkat dari setiap PO dapat dipantau secara lebih akurat.Menurut Elber, digitalisasi tersebut penting bukan hanya untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan terminal.Sistem pembayaran secara tunai yang selama ini digunakan secara bertahap akan diminimalkan.Selain itu, kata dia transaksi nantinya tercatat secara digital sehingga pembayaran dapat langsung masuk ke sistem administrasi terminal dan potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan."Jadi, pembayaran langsung masuk ke kas terminal, sehingga kebocoran pendapatan bisa diminimalkan. Poin utamanya adalah kami ingin memaksimalkan pendapatan daerah yang ada di terminal," ujarnya.Ia menggambarkan sistem tersebut seperti layanan di bandara, penumpang tidak lagi harus menunjukkan tiket fisik atau melakukan pembayaran manual di pintu masuk, melainkan cukup menggunakan tiket digital yang telah tercatat dalam sistem."Kurang lebih gambarannya seperti itu, tidak ada lagi tiket fisik di pintu masuk karena kita sudah MoU dengan pemilik PO," katanya.Untuk mendukung sistem tersebut, Perumda Terminal Makassar Metro juga menyiapkan loket bersama yang akan menghimpun layanan dari sekitar 50 PO yang beroperasi di terminal.Seluruh informasi perjalanan akan disajikan secara terintegrasi melalui sistem digital. Perumda Terminal juga terus melakukan sosialisasi kepada pihak PO agar proses migrasi dari sistem manual menuju digital dapat berjalan optimal."Nantinya perwakilan PO akan kami kumpulkan. Pihak operator Lontara dan Gojek akan mempresentasikan sekaligus mengaplikasikan langsung sistemnya kepada teman-teman PO," tutur Elber.Menurutnya, pihak PO menyambut baik digitalisasi tersebut karena sistem yang lebih transparan dapat mengurangi potensi keluhan penumpang terkait biaya tambahan maupun ketidakjelasan informasi perjalanan.Selain layanan tiket, sistem juga diarahkan untuk mengembangkan informasi ketersediaan kursi. Namun, fitur tersebut masih membutuhkan integrasi lebih lanjut dengan sistem internal masing-masing PO yang sifatnya privat."Ini berbeda aplikasi, jadi mau tidak mau kita harus secara tertulis, apakah pendekatan seperti apa untuk bisa masuk ke sistemnya mereka," terangnya.Elber mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara Pemkot Makassar, Perumda Terminal Makassar Metro, Lontara Plus dan Gojek dalam mendorong ekosistem transportasi publik yang semakin digital.Karena itu, pihaknya memilih membangun sistem layanan dan aktivitas ekonomi yang membuat masyarakat maupun operator angkutan memiliki alasan untuk datang ke terminal."Dengan adanya aplikasi tersebut, orang naik di depan atau naik di terminal itu kan sama saja. Kita sudah tidak terpengaruh oleh hal itu," terangnya."Jadi, mungkin kita meminta kesadaran dari penumpang atau masyarakat supaya mau masuk ke dalam terminal dengan adanya digitalisasi ini," sambung Elbert.Menurutnya, Perumda Terminal tidak dapat sepenuhnya memaksa masyarakat untuk masuk ke terminal karena aspek regulasinya berada di luar kewenangan perusahaan daerah tersebut."Secara regulasi, kita tidak bisa menekan atau mengatur mereka untuk masuk ke terminal. Regulasi bukan berada di Direksi terminal, melainkan di Dishub, baik Dishub Provinsi maupun Dishub Kementerian," jelasnya.Dia menyebut digitalisasi yang dilakukan tahun ini merupakan peningkatan dari sistem sebelumnya yang baru sebatas pemanfaatan QRIS dan sejumlah program perbankan."Kita tingkatkan skalanya, bukan hanya pembayaran, tetapi bagaimana seluruh proses layanan di terminal bisa terdigitalisasi," tegas Elber.Selain transformasi digital, Perumda Terminal Makassar Metro juga menyiapkan inovasi di bidang lingkungan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).Lahan kosong yang tersedia di kawasan terminal akan dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah sekaligus memperkuat penerapan program lingkungan di kawasan terminal.Elber mengatakan berbagai inovasi tersebut diarahkan agar terminal tidak hanya menjadi tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi juga berkembang menjadi fasilitas publik yang lebih tertata, modern, transparan dan ramah lingkungan."Semua program dari Bapak Wali Kota dapat bersinergi dan langsung kami terapkan di terminal ini, baik berupa digitalisasi maupun TPS 3R," ungkapnya.Lebih lanjut, Elbert menyampaikan, ada program rencana yang sedang dimatangkan adalah menjadikan kawasan Terminal Daya sebagai terminal ekspedisi barang.Konsepnya, aktivitas terminal akan dibagi berdasarkan waktu. Pada sore hingga malam hari, kawasan tersebut tetap menjalankan fungsi sebagai terminal AKAP dan AKDP.Sementara pada pagi hingga sore hari, kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas terminal feeder dan ekspedisi.Dengan pola tersebut, Terminal Daya diharapkan tidak lagi mengalami kekosongan aktivitas pada pagi hingga siang hari."Core business kita adalah ingin membuat terminal ekspedisi barang di sini. Pada sore sampai malam hari fungsinya sebagai terminal AKAP/AKDP. Sedangkan pagi sampai sore kita asumsikan sebagai terminal feeder," ungkapnya."Jadi, kalau rencana ini berjalan, mudah-mudahan terminal ini tidak mati suri lagi di pagi hari. Sudah ada kegiatan dari pagi sampai malam, saling bersambung," lanjut Elbert.Untuk mendukung rencana tersebut, studi kelayakan atau feasibility study (FS) telah disiapkan. Dokumen tersebut juga telah ditandatangani Dewan Pengawas dan telah disampaikan kepada Wali Kota Makassar.Saat ini, dokumen pengembangan tersebut masih dalam proses telaah di Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Makassar."Insya Allah kalau bisa tahun ini. Kami sangat berharap karena proses administrasinya sudah berjalan," harpanya.Selain terminal ekspedisi, Perumda Terminal juga merencanakan pembangunan SPBU di bagian depan kawasan Terminal Daya, tepatnya di sekitar area samping Polsek.Menurut Elbert, keberadaan SPBU dapat menjadi magnet tambahan bagi kendaraan untuk masuk ke kawasan terminal."Kalau ada penunjang berupa SPBU, mobil-mobil nantinya bisa datang ke sini tanpa harus masuk ke kota lagi untuk mengantar, karena mereka sudah mengisi BBM di sini," katanya.Dengan konsep tersebut, pihaknya berharap kendaraan maupun pelaku usaha memiliki kepentingan sendiri untuk datang ke terminal tanpa harus dipaksa."Meskipun tidak disuruh masuk, mereka akan tetap masuk dengan sendirinya. Itu strategi yang ingin kita terapkan," terang Elbert.Sementara untuk kawasan Terminal Mallengkeri, Elbert mengatakan aktivitas terminal telah dimaksimalkan dengan menggabungkan sejumlah fungsi transportasi dan kegiatan ekonomi.Pada malam hari, kawasan tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas bongkar muat sayur-mayur. Sedangkan pada pag i hingga siang hari, kawasan itu difungsikan sebagai terminal feeder.Di kawasan tersebut juga telah tersedia pul Bluebird. Kehadiran berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak moda transportasi lokal untuk masuk dan beraktivitas di dalam terminal."Sekarang sudah ada sekitar 80 sampai 100 unit mobil di dalam terminal. Saya anggap kawasan itu sudah ramai dan bisa memancing teman-teman pengemudi seperti Gojek dan pete-pete masuk ke dalam terminal," ungkapnya.Berbeda dengan Daya dan Mallengkeri, Terminal Toddoppuli justru direncanakan untuk dikosongkan.Lokasi tersebut nantinya diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Makassar.Namun, proses pengosongan masih menunggu penyelesaian persoalan hukum dan administrasi.Terakhir, Elbert mengungkapkan, upaya pengosongan sebelumnya sempat mendapat gugatan dari para pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut.Pihaknya bahkan telah menyiapkan langkah lanjutan berupa surat peringatan terakhir, namun memilih mengedepankan pendekatan persuasif.Menurut Elbert, langkah tersebut diambil agar proses penataan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.Kami tidak ingin bersikap arogan, meskipun sebenarnya bisa saja kami keluarkan. Jadi kita tunggu dahulu keputusan hukumnya, baru kita tindak lanjuti," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Rakernas GWS di Makassar, Munafri Beri Berkelakar: Jangan Diet dan Jangan Cuma Sehari

MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) tidak menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II sekadar agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Rakernas II Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Sulawesi Selatan yang digelar DPW GWS Provinsi Sulsel di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026) malam."Atas nama Pemerintah Kota Makasar saya mengapresiasi GWS yang memilih Kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Rakernas," ucap Appi.Rakernas II GWS Sulsel diharapkan menjadi ruang konsolidasi sekaligus penyusunan program kerja yang mampu memperkuat pemberdayaan perempuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.Khususnya dalam isu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.Menurutnya, perhatian GWS terhadap isu swasembada dan ketahanan pangan menjadi hal penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam memastikan pemenuhan gizi generasi mendatang."Organisasi GWS ini menjadi satu bagian dari kekuatan perempuan yang berpikir tentang seperti apa itu swasembada. Ini yang menurut saya menjadi sangat menarik," ujar Munafri.Ia mengatakan, swasembada pangan merupakan salah satu elemen penting dalam membangun ketahanan dan karakter bangsa.Menurutnya, keberhasilan menjaga ketersediaan bahan pangan harus diikuti dengan kemampuan memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup.Dalam konteks tersebut, Munafri menilai ketahanan pangan tidak selalu harus dibangun melalui lahan pertanian berskala luas.Kota, kata dia, juga memiliki peluang besar memanfaatkan lahan-lahan terbatas melalui konsep urban farming."Ketahanan pangan, tidak hanya harus melalui lahan yang luas, sawah yang terbentang dari ujung barat sampai ujung timur," katanya.Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menyebutkan, di Makassar digaungkan urban farming, dimana pemanfaatan lahan sempit melalui urban farming dapat menjadi bagian dari sistem yang membantu memastikan kebutuhan pangan sekaligus gizi rumah tangga tetap terpenuhi.Karena itu, ia berharap gagasan dan program yang dibahas dalam Rakernas II GWS tidak berhenti pada forum organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gerakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat."Harapan kami adalah kegiatan rapat kerja akan menghasilkan rancangan-rancangan kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung nyata kepada masyarakat," harapnya.Selaku Wali Kota, ia menilai, fokus GWS terhadap isu swasembada menjadi modal penting untuk memperkuat peran organisasi perempuan dalam pembangunan.Ia menambahkan, keberagaman budaya sekaligus penghormatan terhadap adat istiadat merupakan bagian penting dalam menjaga Makassar sebagai kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun tamu yang datang."Kota Makassar ini adalah tempat asimilasi dari bagaimana kita membangun budaya secara bersama," tuturnya.Di penghujung sambutannya, Munafri pun mencairkan suasana dengan candaan khas Makassar. Ia mengingatkan para peserta Rakernas agar tidak terlalu lama berada di Kota Makassar karena banyak godaan kuliner yang sulit ditolak."Jangan lupa di Kota Makassar ini aturannya tidak boleh diet. Karena makanannya enak-enak, Bu Ketua," kelakarnya.Bahkan, Munafri menyebut ada dua peraturan yang perlu diingat para peserta selama berada di Makassar."Ada dua peraturan yang sangat penting, yang pertama dilarang diet, yang kedua tidak boleh tinggal kalau cuma satu hari," ujarnya disambut tawa emak-emak. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Setahun Menjabat, Appi Siapkan Evaluasi dan Rotasi Lurah, Kinerja Jadi Penentu

MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah setelah satu tahun masa kepemimpinannya.Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memastikan pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan efektif, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).Munafri mengatakan, pemerintah saat ini tidak lagi cukup mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun serapan anggaran.Orientasi pemerintahan harus bergeser dari sekadar menghasilkan output menuju outcome, public value, hingga dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat."Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact," ujarnya."Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat," sambung Munafri.Menurutnya, perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.Ia menekankan, tidak ada satu model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus memiliki kemampuan dasar untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.Munafri menyebut, evaluasi kinerja lurah akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan ke depan.Penilaian akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta capaian kinerja di masing-masing wilayah.Ia memastikan proses tersebut akan dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada intervensi atau kepentingan personal."Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu," ungkapnya."Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini," lanjutnya menegaskan.Menurutnya, evaluasi juga akan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kinerja aparatur selama satu tahun terakhir, termasuk capaian yang telah diperoleh dibandingkan dengan periode sebelumnya."Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang," jelasnya.Munafri menambahkan, seorang lurah harus memiliki daya inovasi dan integritas yang kuat karena berada pada posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.Sejumlah indikator kinerja yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat."Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya," katanya.Dalam arahannya, Munafri juga menekankan perlunya pergeseran pola pemerintahan dari pendekatan yang sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi.Dikatakan, pemerintah tidak dapat lagi menentukan seluruh kebijakan secara sepihak. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan, memberikan alternatif solusi, ikut menentukan prioritas, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan."Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakatdi wilayah masing-masing," imbuh Appi.Ia mencontohkan penanganan persoalan pedagang, kebersihan, maupun penertiban.Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menghadirkan solusi yang berkelanjutan.Munafri mengatakan, masyarakat saat ini memiliki tuntutan yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.Pelayanan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna.Karena itu, ia meminta lurah membuka ruang komunikasi yang luas dengan warga serta tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayahnya."Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi," saran Appi.Dia juga mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Lurah, kata dia, merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjaga kepercayaan publik.Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing."Tentu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih," Ketua IKA FH Unhas itu.Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti tugas lurah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi salah satu tantangan Kota Makassar.Ia menegaskan, menjaga keamanan bukan semata-mata menjadi tugas aparat penegak hukum. Dimana, lurah harus mengambil peran aktif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas." Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama," katanya.Oleh sebab itu, Munafri meminta para lurah tidak hanya bertindak setelah terjadi gangguan keamanan, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat.Dia mengingatkan, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan kota.Selain pelayanan dan keamanan, Munafri kembali menegaskan bahwa program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing."Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan," tegasnya.Hal yang sama berlaku untuk penertiban bangunan liar. Menurut Munafri, seluruh jajaran wilayah harus tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan pendekatan komunikasi dan solusi.Ia juga meminta lurah terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama."Sebab, keberhasilan berbagai program Pemkot Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat," tutup Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Capacity Building 2026, Ketua TP PKK Makassar Dorong Kader Adaptif dan Profesional

MAKASSAR — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar menggelar Capacity Building TP PKK Kota Makassar Tahun 2026 dengan tema “Komunikasi Efektif, Santun, Transparan dan Kolaboratif di Setiap Jenjang Kepengurusan”.Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Senin (5/10/2026), dan diikuti para ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan, pengurus TP PKK tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan.Selain jajaran TP PKK, kegiatan ini juga diikuti pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar serta Pokja Bunda PAUD Kota Makassar.Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam sambutannya mengatakan capacity building menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat kepemimpinan, membangun kekompakan, sekaligus menyegarkan kembali semangat dalam menjalankan gerakan PKK.“PKK memiliki posisi yang sangat strategis karena kita bekerja langsung di tengah keluarga dan masyarakat. Keberadaan PKK turut menyentuh berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, hingga penguatan ekonomi keluarga serta perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.Melinda menekankan pentingnya kader PKK, serta pengurus Dekranasda dan Pokja Bunda PAUD untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kader dituntut untuk kreatif, komunikatif, memiliki kemampuan manajerial, serta mampu memanfaatkan teknologi dan informasi secara bijak.“Belajar agar kita terus berkembang. Bergerak agar program tidak berhenti pada perencanaan. Berkolaborasi karena pembangunan tidak dapat dilakukan seorang diri. Dan memberikan manfaat karena pada akhirnya ukuran keberhasilan PKK adalah sejauh mana keberadaan kita benar-benar dirasakan oleh keluarga dan masyarakat,” tuturnya.Melinda berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dengan mendengarkan materi, tetapi juga aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, saling menguatkan, serta membawa pulang ide-ide baru yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.Ia juga mendorong semakin kuatnya koordinasi antara TP PKK Kota, Kecamatan hingga Kelurahan. Menurutnya, kekuatan PKK tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi juga dari soliditas kader, komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk bekerja bersama.“PKK yang kuat bukan hanya karena programnya banyak, tetapi karena kader-kadernya solid, komunikasinya baik, dan mampu bekerja bersama dengan hati,” katanya.Melinda mengajak seluruh kader untuk membangun PKK Kota Makassar yang semakin profesional, inovatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi penggerak perubahan di keluarga dan lingkungan masing-masing “Mari kita terus bergerak bersama dan menghadirkan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat,” pungkasnya.Pada akhir acara pembukaan, Melinda Aksa juga melantik sejumlah pengurus Koperasi Konsumen Keluarga Sejahtera TP PKK Kota Makassar. Pelantikan tersebut disaksikan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Kepengurusan ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat pemberdayaan dan kemandirian ekonomi keluarga melalui gerakan bersama.Capacity building ini menghadirkan Ratih Sanggarwaty sebagai narasumber. Ia merupakan Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) yang dikenal aktif dalam pemberdayaan perempuan, keluarga, serta penguatan kapasitas masyarakat.Dalam materinya, Ratih membahas penguatan dan etika berorganisasi, khususnya komunikasi yang efektif antara pengurus dan kader.Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung berkomunikasi secara baik dan efektif oleh peserta. Sesi tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab, ice breaking, serta kuis yang membuat peserta lebih aktif mengikuti rangkaian kegiatan.Rangkaian Capacity Building TP PKK Kota Makassar Tahun 2026 kemudian ditutup dengan kegiatan beauty class yang menghadirkan tim Make Over Makassar. Sesi tersebut menjadi bagian penutup sekaligus memberikan pengalaman tambahan bagi peserta dalam menunjang penampilan dan kepercayaan diri.

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 9 101112 13 Selanjutnya