MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membekali mahasiswa baru Universitas Bosowa dan Politeknik Bosowa agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, kepedulian sosial, serta mampu mengambil peran dalam pembangunan kota. Pesan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri PKKMB Marowa Universitas Bosowa dan Politeknik Bosowa bertajuk “Akselerasi: Melaju Menuju Indonesia Depan” di Kampus Universitas Bosowa, Rabu (9/09/2026). Munafri mengatakan, kehadiran sekitar 5.000 mahasiswa baru turut menambah dinamika Kota Makassar sebagai kota terbesar di kawasan timur Indonesia sekaligus pintu gerbang Indonesia Timur. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memastikan mampu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. “Makassar hari ini penduduknya 1,4 juta jiwa dan menjadi kota terbesar di bagian timur Indonesia. Banyak peluang dan harapan yang digantungkan masyarakat di kota ini, termasuk anak-anak muda yang datang untuk menuntut ilmu,” katanya. Ia mengajak mahasiswa menjadi bagian dari pembangunan Kota Makassar melalui pikiran-pikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Mahasiswa, kata dia, memiliki posisi strategis sebagai penyambung aspirasi masyarakat sekaligus social control terhadap pemerintah. “Makassar membutuhkan semangat anak muda untuk berkolaborasi. Kami membutuhkan pikiran-pikiran kritis dari anak muda untuk memastikan pembangunan kota berjalan maksimal,” ujarnya. Munafri juga membuka ruang kolaborasi antara Pemkot Makassar dengan perguruan tinggi, termasuk melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat melibatkan mahasiswa dalam berbagai program pembangunan di wilayah Kota Makassar. Selain itu, memberikan pembekalan, Munafri juga memperkenalkan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai ruang bagi anak muda untuk mengembangkan keterampilan, bakat, dan kreativitas, termasuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Ia mengatakan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis. Di tengah perkembangan digitalisasi pemerintahan, Munafri turut memperkenalkan dan mengajak mahasiswa memanfaatkan Lontara Plus, super apps Pemkot Makassar yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform. Munafri menjelaskan Mahasiswa dapat memanfaatkannya untuk memperoleh informasi maupun melaporkan persoalan yang ditemukan di wilayah kota. Lebih jauh, Munafri juga menitipkan pesan penting mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Ia meminta mahasiswa yang baru datang ke Makassar tidak membuang sampah sembarangan dan membiasakan pengelolaan sampah dimulai dari tempat tinggal, termasuk rumah maupun kos. “Mulai hari ini, mahasiswa baru yang datang di Kota Makassar, tolong jangan buang sampah sembarangan. Sampah harus dikelola, bukan hanya di kampus, tetapi juga di tempat kalian berdomisili,” tegasnya. Ia menekankan bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama untuk mewariskan Kota Makassar yang sehat, bersih, dan indah kepada generasi berikutnya. Di hadapan mahasiswa baru, Munafri menegaskan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan karakter dan akhlak harus berjalan beriringan dengan pendidikan akademik. “Kami butuh mahasiswa yang cerdas, pintar, tapi juga punya akhlak, akhlakul karimah,” tegasnya. Munafri pun mengapresiasi Universitas Bosowa dan Politeknik Bosowa yang terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap para mahasiswa baru dapat tumbuh menjadi generasi yang kompeten sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. “Selamat datang di Kota Makassar. Insya Allah kota ini akan menjadi kota yang nyaman sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan melanjutkan cita-cita dan harapan yang besar,” pungkasnya.(*)
MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut kedatangan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkunjung untuk melakukan Rapat Koordinasi Tata Kelola Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Makassar, Rabu (9/09/2026). Pada sambutannya, Munafri terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, yang hadir langsung memimpin rombongan untuk berdiskusi terkait penyelenggaraan program MBG di Kota Makassar. Munafri menyampaikan, tata kelola MBG di Makassar memang perlu mendapat perhatian karena karakteristik wilayah ibu Kota Provinsi Sulsel tersebut tidak hanya mencakup kawasan perkotaan yang mudah dijangkau. Tetapi juga memiliki wilayah kepulauan yang aksesnya sangat dipengaruhi kondisi musim. “Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” katanya. Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga melaporkan implementasi dan jangkauan penerima manfaat MBG di Kota Makassar tidak hanya mencakup hanya anak-anak sekolah, tapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, katanya, pemenuhan asupan gizi bagi kelompok tersebut harus dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan program. Pemkot Makassar, jelas Appi, mengambil peran dalam memastikan aspek pendukung penyelenggaraan MBG berjalan sesuai ketentuan. Di antaranya memastikan perizinan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi perhatian bagi setiap penyelenggara MBG. “Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya. Selain aspek kelayakan dan sanitasi, Appi juga menyampaikan pentingnya memastikan data penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu untuk mencegah terjadinya ketimpangan, termasuk memastikan sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan tidak terlewat dari program. Di sisi lain, Ia menilai pelaksanaan MBG juga memiliki dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal. Ia menggarisbawahi tingginya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG berpotensi menyerap pasokan komoditas di pasar dan perlu dikelola agar tidak memicu lonjakan harga. Sehingga, kata Appi, Pemerintah Kota Makassar telah mendorong masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG untuk dapat mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan melalui program urban farming. “Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya. Appi berharap diskusi bersama jajaran KPK dapat menghasilkan langkah dan rekomendasi yang memperkuat penyelenggaraan MBG di Kota Makassar sehingga manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu untuk bisa berdiskusi dengan seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan langkah-langkah apa lagi yang harus kita jalankan secara bersama-sama,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mendiskusikan pelaksanaan MBG di tingkat pemerintah daerah. khususnya dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjalankan target pemerintah pusat. Selain itu, lanjutnya, KPK juga ingin menghimpun berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG. Masukan dari seluruh pemerintah daerah nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat. “Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” katanya.(*)
MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menginstruksikan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, termasuk Direksi PDAM untuk terus memperkuat penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Instruksi tersebut diberikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama Perusda agar distribusi air bersih dilakukan secara rutin setiap hari, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Appi mengatakan, kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang berlangsung panjang telah membuat ketersediaan air bersih menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani Pemerintah Kota. "Langkah-langkah strategis yang kita siapkan dan jalankan bagimana siapkan air tanki ke lorong-lorong dan pasokan air bersih di pemukiman warga. Dan ini sudah kita jalankan sejak bulan lalu, dan terus menerus kita pasok air gratis untuk warga," ujar Appi, Rabu (9/9/2026). "Sekarang dijalankan oleh SKPD terkait dipimpin BPBD, didalamnya adaDamkarmat, DLH, PU, mendatangkan armada mobil tangki air ke permukiman warga," sambung Appi. Menurutnya, Pemkot Makassar saat ini mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki untuk memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Distribusi dilakukan secara kolaboratif melalui sejumlah instansi sudah berjalan. Appi meminta masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih untuk segera melapor melalui Kelurahan masing-masing atau pihak Kecamatan. Pelaporan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat memetakan titik-titik yang benar-benar mengalami kekeringan dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan. "Kami berharap warga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan air bersih melapor ke lurah masing-masing untuk memastikan di mana titik-titik yang akan diantarkan air kebutuhan air ini di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkannya," imbuh Appi. Sementara itu, Pemkot Makassar melalui BPBD telah melakukan distribusi air bersih tanggap darurat bencana sejak bulan lalu. Hingga saat ini, distribusi air bersih telah menjangkau seluruh kecamatan dan sejumlah kelurahan yang terdampak kekeringan. Berdasarkan data BPBD Makassar, sebanyak 49 rit distribusi air bersih telah dilakukan dengan total penerima manfaat mencapai 3.802 kepala keluarga (KK) atau 12.939 jiwa. Penyaluran tersebut tersebar di kini bertambah dari 50 titik menjadi 175 titik setiap hari kepada warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Wali Kota Makassar itu, memastikan distribusi akan terus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi di lapangan. Appi mengatakan, BPBD saat ini telah menerapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sehingga penyaluran air bersih dilakukan secara intensif setiap hari. "Kolaborasi BPBD dengan instansi lain seperti PMI, PDAM, setiap hari lebih dari puluhan titik sudah menyalurkan air bersih ke tengah-tengah warga Kota Makassar setiap harinya," ungkapnya. Dikatakan, PDAM juga telah mengerahkan armada tangki air untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah menurunnya ketersediaan air baku. "PDAM dengan berbagai macam, dengan begitu banyak armada sudah mulai turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengantarkan air melalui truk-truk pengantar air yang mereka miliki," jelas Appi. Di tengah kondisi keterbatasan air, Appi menegaskan, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada warga yang benar-benar terdampak kekeringan, bukan digunakan untuk kepentingan lain. Ia bahkan meminta jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan melakukan pendataan secara cermat sebelum bantuan air disalurkan. "Yang kita butuhkan masyarakat yang benar-benar terdampak yang mendapatkan air yang disiapkan oleh pemerintah Kota," tegasnya. Appi menjelaskan, persoalan kekeringan tidak hanya terjadi di satu wilayah atau satu Kecamatan saja. Hampir seluruh Wilayah di Kota Makassar turut merasakan dampak berkurangnya ketersediaan air. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya debit air pada sejumlah sumber air baku yang selama ini menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemkot Makassar tidak hanya mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki sebagai solusi jangka pendek. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat sistem penyediaan air bersih di tingkat permukiman. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah lokasi. Appi mengatakan, Dinas PU telah membangun SPAM di 18 titik sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadapi persoalan air bersih. Ia meminta camat dan lurah aktif mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pembangunan SPAM baru. "PU melalui 18 titik SPAM yang dibangun, dan Pak Camat kalau di Kecamatan Makassar membutuhkan pembangunan SPAM, langsung laporkan ke PU dan besok insyaallah akan disurvei untuk dibangun sistem SPAM yang bisa dilaksanakan di tempat ini," tuturnya. Menurut Appi, langkah tersebut diperlukan karena persoalan air bersih tidak cukup hanya diselesaikan melalui distribusi tangki air. Pemerintah Kota menyiapkan infrastruktur yang mampu menjamin ketersediaan air masyarakat dalam jangka panjang. Dalam penanganan kekeringan, Appi juga meminta camat dan lurah menjadi ujung tombak pendataan warga yang membutuhkan bantuan. Ia menekankan agar mekanisme pelaporan dilakukan secara terstruktur, mulai dari masyarakat kepada lurah, kemudian diteruskan ke perangkat pemerintah di atasnya untuk ditindaklanjuti bersama OPD teknis. "Kalau ada warga yang mengalami kekeringan dan tidak mendapatkan air bersih, tolong informasikan ke pak lurah. Nanti pak lurah meneruskan ke atas supaya terstruktur dan sesuai mekanisme birokrasi," katanya. Dengan mekanisme tersebut, Pemkot Makassar berharap bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan distribusi di satu lokasi sementara wilayah lain yang lebih membutuhkan justru terlewat. Appi juga mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Ia menyebut berdasarkan informasi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun secara lebih signifikan pada sekitar akhir Oktober, meski di sejumlah wilayah saat ini sudah mulai terjadi gerimis. Pemkot Makassar sebelumnya juga telah melakukan berbagai ikhtiar untuk menghadapi kondisi tersebut, termasuk melaksanakan salat istisqa di sejumlah lokasi. "Kemarau ini panjang. Menurut BMKG kira-kira bulan 10 akhir baru ada hujan. Melalui salat istisqa kita sudah lakukan di beberapa tempat," ujar Appi. Untuk mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat, Pemkot Makassar juga membuka sejumlah kanal pengaduan. Warga dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara+ sebagai layanan terpadu satu kota satu aplikasi. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi hotline darurat 112 atau nomor layanan 08155112112. Selain itu, ada link tersedia https://bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026. Munafri berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Setiap laporan nantinya akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk dilakukan verifikasi dan penanganan sesuai kondisi di lapangan. "Penanganan krisis air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem," terang Appi. (*)
MAKASSAR — Setelah menyambangi kecamatan demi kecamatan untuk melihat perkembangan program pemberdayaan keluarga, rangkaian Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar Tahun 2026 akhirnya tiba di penghujung perjalanan. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menjadi lokasi terakhir pelaksanaan SMEP yang dibuka langsung Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Selasa (8/9/2026). Bagi Melinda, penutupan rangkaian SMEP di wilayah kepulauan memiliki makna tersendiri. Sangkarrang memperlihatkan bahwa semangat kader untuk menjalankan program PKK tetap tumbuh meski berhadapan dengan kondisi geografis dan akses yang berbeda dari kecamatan di daratan. “Setiap tempat punya cerita dan tantangannya sendiri. Justru melalui SMEP kita bisa melihat lebih dekat bagaimana kader bekerja, apa yang sudah berjalan dengan baik, dan bagian mana yang masih perlu kita dorong bersama,” kata Melinda. Ia menegaskan, SMEP tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif. Di balik angka, laporan, dan dokumen yang diperiksa, ada kerja kader yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, proses evaluasi harus mampu menghasilkan gambaran nyata mengenai kebutuhan di lapangan. Melinda mengapresiasi para kader PKK di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang terus bergerak menjalankan program di tengah karakter wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi ruang bagi kader untuk menghadirkan inovasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. “Administrasi penting, tetapi yang lebih penting adalah dampaknya. Apakah program kita membantu keluarga? Apakah masyarakat merasakan manfaatnya? Itu yang harus selalu menjadi pertanyaan kita,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Melinda juga mengajak seluruh jajaran TP PKK untuk menjadikan hasil SMEP sebagai bahan evaluasi bersama, bukan sekadar catatan penilaian. Setiap temuan dan capaian yang muncul selama pelaksanaan SMEP akan menjadi masukan untuk memperkuat program PKK sekaligus menentukan langkah berikutnya. Menurutnya, perjalanan SMEP selama 2026 telah memberikan banyak gambaran tentang kekuatan sekaligus pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Hal tersebut menjadi modal penting untuk memastikan program pemberdayaan keluarga semakin relevan dengan dinamika masyarakat. “Evaluasi bukan berarti mencari kekurangan. Evaluasi adalah cara kita memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berada di jalur yang tepat. Kalau ada yang belum maksimal, kita perbaiki. Kalau ada yang sudah baik, kita kembangkan,” jelasnya. Melinda berharap semangat kader tidak berhenti setelah rangkaian SMEP selesai. Sebaliknya, hasil evaluasi di setiap wilayah diharapkan dapat segera diterjemahkan menjadi program dan gerakan yang lebih nyata, kolaboratif, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan SMEP di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, seluruh rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar Tahun 2026 resmi ditutup. Namun bagi Melinda, selesainya rangkaian monitoring justru menjadi titik awal untuk bekerja dengan arah yang lebih jelas. “SMEP selesai, tetapi kerja kita terus berjalan. Catatan dari lapangan harus kita bawa pulang, kita tindak lanjuti, dan kita jadikan pijakan untuk membuat PKK semakin hadir dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(*)
MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar entry meeting, kepatuhan terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kota Makassar, Selasa (8/9/2026), dan dihadiri langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA serta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk memastikan seluruh alur organisasi dan tata kelola BUMD berjalan sesuai ketentuan serta mampu mendorong perusahaan daerah bekerja secara profesional. Menurutnya, sejumlah aspek regulasi perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan maupun koordinasi antarlembaga. "Ini penting sekali untuk memastikan alur organisasi yang ada, serta beberapa hal yang harus dipastikan sehingga proses ini benar-benar menjadi perusahaan yang berjalan dengan profesional, dengan kaidah-kaidah yang ada," kata Munafri. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi dan ketahanan pangan serta prioritas nasional lainnya pada Pemerintah Kota Makassar dan instansi terkait. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan usaha Perumda Pasar Makassar Raya dan PT Bank Perkreditan Rakyat Makassar (Perseroda), termasuk pengawasan dan pembinaan BUMD yang dilakukan oleh Pemkot Makassar. Lebih lanjut, Appi menekankan, kejelasan regulasi menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemeriksaan tersebut. Munafri berharap tidak ada lagi regulasi yang bersifat multitafsir atau "amuba" sehingga jalur koordinasi dan pelaksanaan tugas BUMD dapat berjalan lebih jelas dan efektif. "Tentu, di dalam regulasi-regulasi yang harusnya bisa diperjelas, sehingga tidak ada lagi regulasi yang amuba di dalamnya," tuturnya. "Ini untuk memastikan alur dan jalur koordinasi yang dilakukan terhadap proses ini bisa memaksimalkan untuk memberikan support terhadap pendapatan yang akan disumbangkan ke pemerintah daerah," sambung Appi. Lebih jauh, Ketua IKA FH Unhas itu berharap pemeriksaan BPK dapat memberikan rekomendasi dan hasil evaluasi yang mampu mendorong optimalisasi kinerja BUMD milik Pemkot Makassar. Ia menilai, keberadaan BUMD tidak hanya harus dikelola secara profesional, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah melalui tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien. "Kami berharap dengan adanya pemeriksaan ini, kita mendapatkan hasil untuk bisa memastikan optimalisasi kerja dari BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar bisa berjalan lebih efektif dan efisien," harapnya. Sedangkan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, mengatakan giat tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah BPK Perwakilan se-Sulawesi. Menurutnya, untuk pemeriksaan terkait penataan ruang, BPK melihat aspek perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian tata ruang. "Di pemeriksaan pendahuluan ini kami akan mencoba melihat mulai dari sistem pengendalian internal (SPI), identifikasi permasalahan, dan juga proses bisnis kondisi tata ruang yang ada di Kota Makassar," kata Winner. Selain penataan ruang, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha Perumda Pasar Makassar Raya dan PT Bank Perkreditan Rakyat Makassar (Perseroda), termasuk aspek pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemkot Makassar. (*)
MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari sejumlah pengembang dan masyarakat. Serah terima tersebut mencakup 18 kawasan perumahan dengan total luas PSU mencapai 264.874 meter persegi. Jika mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat, total aset PSU yang diserahkan kepada Pemkot Makassar tersebut bernilai sekitar Rp578.680.417.000 atau Rp578,68 miliar. Penyerahan PSU berlangsung di Perumahan Villa Surya Mas, Jalan Toddopuli Raya Timur, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Selasa (8/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, jajaran Pemerintah Kota Makassar, pihak pengembang, masyarakat, serta unsur kejaksaan. Munafri menyampaikan apresiasi kepada para pengembang dan masyarakat yang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah kota, terlebih sebagian kawasan tersebut telah bertahun-tahun menghadapi persoalan terkait status dan pengelolaan fasilitas umum. "Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengembang dan seluruh tokoh masyarakat yang hari ini telah menyerahkan PSU perumahan," kata Munafri. Menurutnya, penyerahan PSU menjadi hal penting karena pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap fasilitas yang secara administrasi belum menjadi aset pemerintah. Selama PSU belum diserahkan, kata dia, pemerintah kota memiliki keterbatasan untuk mengalokasikan anggaran guna melakukan perbaikan maupun peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan perumahan. "Ketika PSU belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar, kami sama sekali tidak bisa menyentuh untuk kami anggarkan melalui anggaran belanja daerah Kota Makassar perbaikan jalan," ujarnya. Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, persoalan keterlambatan penyerahan PSU pada akhirnya bukan hanya menjadi persoalan administratif antara pemerintah dan pengembang. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya ketika fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak dapat segera diintervensi pemerintah. "Kalau PSU-nya tidak diserahkan, yang mendapatkan dampaknya adalah masyarakat karena ingin perbaikan area sekitar. Terlalu banyak masyarakat yang dirugikan ketika tidak bisa diserahkan secara cepat kepada pemerintah," tegasnya. Oleh sebab itu, Appi menegaskan setelah PSU resmi menjadi aset Pemkot Makassar, pemerintah akan memiliki ruang untuk melakukan perencanaan pembangunan maupun perbaikan terhadap fasilitas yang membutuhkan penanganan. Namun, Munafri mengingatkan agar masyarakat tidak berharap seluruh fasilitas tersebut dapat langsung diperbaiki sesaat setelah proses serah terima. Sebab, setiap intervensi pemerintah tetap harus melalui tahapan perencanaan, penghitungan kebutuhan anggaran, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan. "Setelah diserahkan ini menjadi tugas Pemerintah Kota. Ini akan menjadi prioritas dalam proses pembangunan. Tetapi di dalam tata pemerintahan tentu ada perencanaan, kita menghitung anggarannya, lalu setelah itu kita eksekusi," jelasnya. Pada kesempatan ini, mantan CEO itu menyinggung kondisi sejumlah fasilitas di kawasan perumahan yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan sentuhan pemerintah karena status PSU yang belum diserahkan. Salah satunya lapangan yang berada di kawasan perumahan tersebut. Ia mengaku telah berjanji sejak sekitar dua tahun lalu untuk memperbaiki fasilitas tersebut karena digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas. Dengan telah diserahkannya PSU kepada Pemkot Makassar, Munafri menegaskan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak memasukkan fasilitas tersebut dalam perencanaan pembangunan. "Setelah diserahkan, tidak ada lagi alasan untuk tidak memperbaiki dan meningkatkan kualitas fasilitas yang dimiliki," kata politisi Golkar itu. Ia menekankan, pemerintah tidak ingin masyarakat harus menunggu puluhan tahun hanya untuk mendapatkan perbaikan infrastruktur dasar di lingkungan tempat tinggal mereka. "Bayangkan kalau di tengah Kota Makassar masih ada jalanan yang seperti kubangan, pemerintah juga malu," tuturnya. "Tetapi untuk menerangkan kepada masyarakat tidak selalu bisa sampai dengan teliti bahwa ini belum diserahkan, ini tidak diserahkan," sambung Appi. Lebih jauh, Munafri mengungkapkan Pemkot Makassar tengah menyiapkan perubahan mekanisme penyerahan PSU. Selama ini, persoalan kerap muncul karena PSU baru diserahkan setelah kawasan perumahan selesai dibangun, bahkan dalam sejumlah kasus penyerahannya baru dilakukan setelah puluhan tahun. Kondisi tersebut membuat pemerintah kesulitan ketika hendak melakukan intervensi pembangunan karena harus terlebih dahulu menelusuri status aset, pengembang, dokumen, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan. Karena itu, ia ingin mekanisme penyerahan PSU tidak lagi dilakukan di belakang atau setelah seluruh proses pembangunan selesai. "Tentu, kami tidak mau lagi menunggu di belakang setelah selesai baru diserahkan. Kami mau penyerahannya ada di depan," tegasnya. Dengan pola tersebut, pemerintah dapat mengetahui sejak awal bagian-bagian kawasan yang akan menjadi PSU berdasarkan master plan perumahan. Pemerintah juga dapat mempersiapkan proses pengelolaan dan intervensi pembangunan secara lebih terencana. Appi menilai mekanisme tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan ketika pengembang sudah tidak lagi diketahui keberadaannya. "Jangan sampai ada tokoh masyarakat yang bertanda tangan, pengembangnya hilang, tidak tahu di mana. Ini butuh waktu untuk saling mencocokkan," imbuh dia. Selain mempercepat proses penyerahan, Appi meminta Dinas Perumahan dan kawasan permukiman menyusun jadwal atau scheduling terhadap PSU yang telah diserahkan. Menurut dia, setiap PSU yang sudah menjadi aset pemerintah harus segera dipetakan kebutuhan intervensinya, termasuk kapan dapat diperbaiki dan dinas mana yang akan menangani. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi kesenjangan antara proses serah terima aset dan pelaksanaan pembangunan. Ketua IKA FH Unhas itu, tidak ingin masyarakat menganggap bahwa setelah PSU diserahkan, perbaikan dapat langsung dilakukan dalam hitungan hari atau bulan tanpa melalui proses penganggaran. "Kami Pemerintah Kota menyusun perencanaan berdasarkan skala prioritas sehingga intervensi terhadap PSU yang telah diserahkan dapat dilakukan secara terukur," terangnya. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa PSU yang diserahkan kali ini berasal dari 18 kawasan perumahan. Tidak seluruh penyerahan dilakukan langsung oleh pengembang. Sebagian PSU diserahkan melalui masyarakat karena pengembang kawasan tersebut sudah tidak lagi ada atau sulit ditelusuri. Bahkan, terdapat kawasan perumahan yang telah berusia puluhan tahun dan baru dapat menyerahkan PSU kepada pemerintah pada tahun ini. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Makassar ingin membenahi sistem penyerahan PSU agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Munafri menegaskan, penyerahan PSU harus direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga setiap tahun terdapat aset baru yang dapat diterima pemerintah sekaligus dipersiapkan untuk mendapatkan intervensi pembangunan. "Maka dari itu saya minta di Dinas Perumahan untuk di-scheduling," ujarnya. Dengan total 264.874 meter persegi PSU yang diserahkan dan nilai aset mencapai Rp578,68 miliar, Munafri berharap momentum tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan aset pemerintah sekaligus mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan perumahan. Ia menegaskan Pemkot Makassar berkomitmen memastikan fasilitas dan pelayanan publik dapat dihadirkan secara maksimal setelah aset tersebut resmi berada dalam pengelolaan pemerintah. "Ini tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan infrastruktur yang baik dan maksimal di tempat atau lokasi perumahan masyarakat," pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan penyerahan PSU merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas perumahan di Kota Makassar. Selain itu, penyerahan tersebut bertujuan melindungi aset Pemerintah Daerah Kota Makassar sekaligus memastikan PSU dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. "Tujuan penyerahan PSU ini untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU perumahan di Kota Makassar, melindungi aset pemerintah daerah, dan memanfaatkan secara optimal prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan masyarakat," katanya. Mahyuddin menjelaskan, Disperkim telah melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat proses penyerahan PSU perumahan. Di antaranya melalui koordinasi dan dukungan Tim Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. Ditambahkan, pihak Disperkim Makassar juga melakukan monitoring dan evaluasi lapangan, termasuk memasang spanduk pemberitahuan terkait kewajiban penyerahan PSU pada sejumlah kawasan perumahan di Kota Makassar. Pada penyerahan PSU kali ini, total luas lahan yang diserahkan mencapai 264.874 meter persegi dengan nilai aset berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat mencapai Rp578,68 miliar. "Nilai aset PSU yang diserahkan hari ini mengacu pada nilai NJOP setempat, dengan total luas 264.874 meter persegi dan nilai aset sebesar Rp578.680.417.000," jelasnya. Berdasarkan rekapitulasi Disperkim, penyerahan PSU perumahan di Kota Makassar sejak 2019 hingga 8 September 2026 telah mencapai 221 perumahan, dengan total luas PSU 2.719.868 meter persegi dan nilai aset mencapai Rp6,93 triliun. Rinciannya, pada 2019 terdapat tujuh perumahan dengan luas PSU 99.349 meter persegi dan nilai aset Rp98,02 miliar. Tahun 2020 sebanyak lima perumahan dengan luas 119.874 meter persegi dan nilai aset Rp1,02 triliun. Kemudian pada 2021 tercatat 18 perumahan dengan luas 353.731 meter persegi dan nilai aset Rp511,4 miliar. Tahun 2022 sebanyak 27 perumahan dengan luas 317.475 meter persegi dan nilai aset Rp526,39 miliar. Pada 2023, jumlah PSU yang diserahkan meningkat menjadi 61 perumahan dengan luas 829.679 meter persegi dan nilai aset Rp2,17 triliun. Tahun 2024 terdapat 47 perumahan dengan luas 434.998 meter persegi dan nilai aset Rp1,14 triliun. Selanjutnya, pada 2025 terdapat 24 perumahan dengan luas PSU 154.835 meter persegi dan nilai aset Rp371,1 miliar. "Sementara hingga 8 September 2026, sebanyak 32 perumahan telah diserahkan dengan luas PSU 409.927 meter persegi dan nilai aset Rp1,08 triliun," tuturnya. Dalam penyerahan kali ini, PSU berasal dari sejumlah kawasan perumahan yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Panakkukang, Tamalate, dan Rappocini. Beberapa di antaranya yakni Perumahan Bulurokeng Permai Tahap I, Villa Mutiara Cluster Mutiara Jelita, Mutiara Lestari, Mutiara Indah, Mutiara Kirana, Bandara Estate Tahap I, The Warna Residence, Villa Surya Mas Tahap I, Nusa Harapan Permai Tahap II. Kemudian, Royal Middle Park, Bumi Barombong, Panaikang Indah, Maleo Residence, Tritura Tahap I, Widya Kencana atau BTN Kodam 3 Katimbang, Bukit Hartaco Indah, Griya Kisel Damai, serta BTN Kalamang Permai. (*)
Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus
Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.
Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali.
Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri.
Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.
Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar
Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah.
LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya.
Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.
Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?
Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya.
Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta.
Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar?
Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!
Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.
Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan.
Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.
Jejak Rasa Kota Makassar
Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!
31°C
.png)
